Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, uang sewa tersebut ditujukan sebagai modal pemeliharaan gedung.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 06 Maret 2019 - 18:46 WIB
WowKeren - Wisma Atlet Kemayoran awalnya dibangun sebagai fasilitas para atlet dan official Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Kini, bekas hunian para atlet yang menghabiskan biaya Rp 3,5 triliun tersebut bakal difungsikan menjadi rumah dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengalihfungsian tersebut menyusul masih kurangnya ketersediaan hunian rumah dinas yang bisa dimanfaatkan ASN. Tak hanya itu, penyediaan hunian bagi ASN juga diharap bisa mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas hidup mereka.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Sang Menteri juga menyebut bahwa nantinya ada iuran yang harus dibayar oleh para ASN yang memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah dinas.
Menurut Basuki, iuran atau uang sewa tersebut ditujukan sebagai modal pemeliharaan gedung. Sementara itu, yang bisa menjadi pengelola antara BLU dan Perumnas.
"Itu rumah dinas, mungkin sewa untuk pemeliharaan," tutur Basuki di Kompleks Istana, Rabu (6/3). "Seperti PU juga punya rusun di Rempoa (Bintaro) itu ditempati teman-teman PU ada iuran sebulan Rp 300 ribu buat pemeliharaan."
Tak hanya bisa dimanfaatkan oleh ASN, Basuki menjelaskan bahwa Wisma Atlet Kemayoran juga bisa ditempati oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Kriteria para abdi negara yang bisa menempati rumah dinas di Wisma Atlet Kemayoran akan dirancang oleh Menteri Sekretariat Negara, Pratikno.
"Nanti beliau merumuskan, pasti memanggil semua KL," jelas Basuki. "Jadi supaya fair, nanti diserahkan lagi ke Wapres."
Proses serah terima aset dari Kementerian PUPR kepada Kementerian Sekretariat Negara selaku pemilik aset diharap dapat segera terlaksana. Sehingga hunian Wisma Atlet Kemayoran yang berisi tak kurang dari 7 ribu unit rusun tersebut dapat segera ditempati oleh para abdi negara.
Sebelumnya, Wisma Atlet Kemayoran sempat direncanakan akan difungsikan sebagai rumah susun sewa (rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karena termasuk barang milik negara yang dibangun lewat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), wisma tersebut tak dapat dijadikan sebagai rumah susun sederhana milik (rusunami).
(wk/Bert)
