Koordinator juru bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjutak, kembali menyinggung soal hasil lembaga survei yang meleset pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
- Bertilia Puteri
- Senin, 11 Maret 2019 - 14:09 WIB
WowKeren - Banyak lembaga survei yang merilis hasil analisis elektabilitas kedua paslon Capres-Cawapres jelang Pilpres 2019. Namun, tidak semua lembaga dapat memberikan hasil yang akurat.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun buka suara terkait hasil penelitian lembaga-lembaga survei tersebut. Menurut BPN Prabowo-Sandi, masyarakat kini sudah tak lagi percaya pada hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga.
Hal tersebut disampaikan oleh koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak. Kala itu, Dahnil menanggapi hasil survei Saiful Murjani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Publik sudah tidak percaya dengan model-model begitu," tutur Dahnil dilansir Kompas.com, Senin (11/3). "Publik kita literasi demokrasinya sudah sangat tinggi, termasuk literasi terkait dengan trik dan intrik lembaga survei dengan 'tugas-tugasnya'."
Dahnil pun lantas menyinggung soal hasil survei pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Menurut Dahnil, kala itu lembaga survei memprediksi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menang. Namun ternyata, hasil akhir berbeda dengan prediksi lembaga survei dan Anies Baswedan resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Lembaga survei tertentu sedang melakukan 'tugasnya' sama seperti ketika kasus Pilkada DKI," jelas Dahnil. "Ramai-ramai bilang Ahok menang, Anies akan gugur di putaran pertama."
Sebelumnya, SMRC merilis hasil penelitiannya kepada 1.426 responden di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam survei tersebut, responden diberi pertanyaan siapa paslon yang akan dipilih seandainya Pemilu dilakukan sekarang.
Hasilnya, paslon nomor urut 01 mendapatkan 54,9 persen suara. Sedangkan paslon nomor urut 02 mendapat 32,1 persen suara. Sebanyak 13 persen responden menjawab tidak tahu atau menyembunyikan pilihannya.
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak mempercayai lembaga survei yang tidak kredibel. Pasalnya, lembaga-lembaga survei ini hanya bertujuan untuk menggiring opini publik, bukannya menyajikan fakta dan data yang ada di lapangan.
(wk/Bert)
