BPN Prabowo menilai bahwa pencegahan hoaks akan lebih baik dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 23 Maret 2019 - 18:37 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebut agar para penyebar hoaks dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. Sontak usulan ini pun mendapat protes dari sejumlah pihak.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) menilai bahwa pernyataan Wiranto berlebihan. Anggota BPN Suhud Aliyudin mengatakan bahwa menjerat pelaku hoaks dengan UU Terorisme tak ubahnya menangkap nyamuk dengan memakai granat. Menurutnya, filosofi kedua hal tersebut sangatlah berbeda.
"Itu sama saja nangkep nyamuk pakai granat. Dari filosofi dasar saja sudah berbeda," kata Suhud, Sabtu (23/3). "Definisi terorisme itu merupakan puncak aksi kekerasan, terrorism is the apex of violence, yang menimbulkan ketakutan massal."
Alasan inilah yang mendasari kenapa para pelaku terorisme harus ditangani oleh detasemen khusus. Berbeda dengan hoaks, Suhud menilai bahwa hoaks berkaitan dengan penyampaian informasi dan media sosial.
"Oleh karena itu, penanganannya dilakukan oleh detasemen khusus," jelas Suhud. "Sedangkan hoaks itu menurut kami menyangkut soal informasi dan penggunaan media sosial."
Sebaliknya, Suhud melihat bahwa pencegahan hoaks akan lebih baik dilakukan dengan cara membangun kesadaran masyarakat. Sebab, hoaks hanya akan berkembang jika pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media sosial cukup lemah. Dalam hal ini, pemerintah juga harus berperan aktif.
"Oleh karena itu, yang diperlukan adalah pembinaan dan pendidikan kecerdasan literasi bagi masyarakat," jelas Suhud. "Penyebaran hoaks salah satu sebabnya karena lemahnya pemahaman penggunaan media sosial. Dalam hal ini pemerintah harusnya aktif memberikan penyadaran pada masyarakat."
Lebih jauh, ia menilai bahwa hoaks yang besar tidak mungkin terbentuk di tengah masyarakat tanpa adanya campur tangan pihak penguasa, khususnya hoaks yang berkaitan dengan ideologi politik. Untuk itu, ia meminta agar aparat mampu bertindak tegas menyikapi hal ini.
"Tidak mungkin rakyat kecil mampu memproduksi hoaks yang besar dan masif," tutur Suhud. "Kami kira dalam soal hoaks yang diperlukan adalah tindakan tegas dan adil pihak aparat. Jangan terkesan aparat bertindak tidak adil dalam menindak pelaku penyebar hoaks."
(wk/zodi)
