Tak hanya di Indonesia, Hashim mencontohkan kecurangan Pemilu yang terjadi di Thailand hingga membuat sejumlah lembaga internasional mempertanyakan keabsahannya.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 02 April 2019 - 12:27 WIB
WowKeren - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengambil sikap jika memang ditemukan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Tak tanggung-tanggung, mereka akan melaporkan hal ini kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang merupakan lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Media dan Komunikasi BPN, Hashim Djojohadikusumo. Hashim mengatakan bahwa pihaknya tak hanya akan melapor ke Mahkamah Internasional, tetapi akan mengajukan gugatan ke Bareskrim Polri dan Mahkamah Konstitusi.
"Ya, mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor Interpol, tergantung bagian hukum," kata Hashim di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Senin (1/4). "Kami mau lapor ke International Court of Justice, human rights, kami lapor ke Jenewa, human rights kami lapor PBB, ke semua pihak."
Menurut Hashim, kecurangan Pemilu tak hanya bisa terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain. Lembaga kehakiman internasional tersebut, memang biasa menangani kecurangan-kecurangan semacam itu di sejumlah negara.
Adik Prabowo Subianto tersebut mencontohkan kecurangan Pemilu yang pernah terjadi di Thailand. Dikatakannya, lembaga-lembaga internasional ikut meragukan keabsahan Pemilu yang dilakukan oleh pihak petahana di Negeri Gajah Putih tersebut.
"Dan saya mau ingatkan bahwa kecurangan-kecurangan ini di mana-mana terjadi," jelas Hashim. "Ini di Thailand hampir beberapa LSM internasional persoalkan keabsahan pemilu Thailand yang dilakukan petahana di Thailand. Ada juga di tempat- tempat lain."
Terkait rencana Amien Rais untuk menggerakkan people power, Hashim menyebut hal itu sah-sah saja untuk dilakukan. Sebab, people power menunjukkan bahwa rakyat juga memiliki kuasa untuk menunjukkan rasa tidak puas mereka terhadap pesta demokrasi yang dijalankan.
"Kalau ditemukan bukti kecurangan pasti kami tidak akan menerima," tegas Hashim. "Karena kecurangan itu pidana. Kalau people power itu sah juga rakyat punya kuasa menunjukkan ketidakpuasan rakyat."
Sebelumnya, rencana people power Amien sempat menuai kritikan dari berbagai pihak. Bahkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menegaskan bahwa wacana tersebut tidak bertanggung jawab dan sangat berbahaya.
(wk/zodi)
