WowKeren - Untuk bisa menyelenggarakan kampanye terbuka di daerah-daerah, timses Paslon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pihak pengelola setempat. Sayangnya, mendapatkan izin untuk memakai tempat tertentu bukanlah hal yang mudah.

Seperti yang dialami oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN). Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani mengatakan bahwa selama ini Prabowo memang sering mengalami masalah terkait perizinan.

Muzani kemudian mencontohkan pengalaman ketika Prabowo Subianto hendak melakukan kampanye di Tegal. Saat akan melakukan booking untuk lapangan yang cukup luas, ternyata lapangan tersebut sudah ada yang mau memakai. Nyatanya, lapangan tersebut tidak dipakai alias kosong.

"Pak Prabowo itu mau kampanye di beberapa tempat enggak mendapatkan tempat. Di Tegal, Pak Prabowo, sebagai contoh ya, Pak Prabowo mau kampanye di tempat lapangan yang cukup luas, bagus, katanya lapangan itu sudah di-booking," jelas Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4). "Di Slawi, Kabupaten Tegal, sudah di-booking. Nyatanya kemarin Pak Prabowo ke Tegal laporan itu enggak diapa-apain. Dibangun kagak, dipakai untuk sepakbola juga kagak. Kosong."

Tak hanya sulit mendapatkan izin, ada kalanya juga ketika izin itu sudah keluar namun secara tiba-tiba justru dicabut oleh pemerintah setempat. "Kemudian dipindahin ke namanya lapangan Trasa di Slawi lagi. Izinnya sudah keluar. Tahu-tahu dicabut izin itu oleh pemerintah daerah," imbuh Muzani.

Hal-hal semacam inilah yang membuat pihak Prabowo kurang percaya terhadap kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Padahal seharusnya, KPU bisa menonjolkan peran mereka sebagai ujung tombak demokrasi.

"Pertanyaannya, kalau sudah begitu terus kemudian ada kecurigaan berlebih, bagaimana?" tanya Muzani. "Kira-kira seperti itu yang terjadi. Jadi begitu terus, di beberapa tempat selalu begitu terus."

Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga sempat berbicara mengenai gerakan people power Amien Rais. Menurutnya, selama ini memang sudah banyak terlihat adanya potensi kecurangan. Salah satunya terkait pencabutan izin kampanye Prabowo di sejumlah tempat.

Ia meminta agar KPU sebagai pihak penyelenggara bisa bersikap netral. Sebab jika tidak, hal tersebut justru akan menggerus kepercayaan rakyat terhadap KPU sebagai lembaga yang kredibel untuk menyelenggarakan Pemilu. "Saya kira KPU kan menjadi penanggung jawab dari penyelenggaraan Pemilu, sehingga kepercayaan rakyat sepenuhnya tertuju pada KPU," pungkas Muzani.