WowKeren - Polemik wacana people power Amien Rais ternyata masih belum usai. Setelah sejumlah politisi partai mengomentari wacana ini, kini giliran Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ikut angkat bicara.

Hasto menilai bahwa pihak yang hendak melakukan people power menunjukkan bahwa mereka tidak siap kalah. Cara-cara seperti itu dianggap tidak mengindahkan mekanisme perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Mereka yang mengintimidasi, mereka yang akan mengerahkan people power. Itu karena tidak siap kalah," ujar Hasto di Kebun Raya Kuningan, Pasawahan, Jawa Barat, Kamis (4/4). "Dan tidak mau mengikuti mekanisme konstitusional."

Lebih jauh, Hasto menyebut mereka adalah pihak-pihak yang tidak mau menghargai Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara. Dikatakannya, cara-cara seperti ini menunjukkan cara berpikir yang kasar.

Sebab, apa yang mereka lakukan akan berbalik kepada mereka. Menyebar hoaks dan fitnah serta kata-kata yang kasar justru akan membuat rakyat kehilangan simpati. Namun, mereka tidak sadar akan hal ini dan justru menyalahkan KPU.

"Padahal memercik air di dulang terkena muka sendiri," tegas Hasto. "Mereka yang bicara kasar, fitnah, hoaks, itu tidak disukai oleh rakyat yang berbudaya timur, ya kemudian jangan menyalahkan penyelenggara pemilu."

Berbeda dengan kubu Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin, baik Megawati Soekarnoputri maupun Jokowi sendiri lebih memilih untuk menyerukan agar masyarakat mau menggunakan hak pilih mereka. Sebab, hak tersebut akan sangat sayang jika disia-siakan.

Suara setiap warga negara ikut menentukan nasib bangsa ke depannya. Oleh sebab itu, Hasto meminta agar masyarakat sudi untuk meluangkan waktu datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menegaskan bahwa rakyat tak perlu takut jika ada ancaman untuk memilih Paslon tertentu.

"Pak Jokowi, Bu Megawati juga selalu berkampanye 'jangan golput' di masa yang krusial," tutur Hasto. "Lima tahun negara hanya meminta kewajiban sekali selama di bawah 10 menit untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kita memiliki kewajiban konstitusional untuk memilih, sayang kalau tidak dipakai. Tidak perlu takut diintimidasi."