WowKeren - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menduga ada pengerahan karyawan Badan Usaha Milik Negara dalam kampanye akbar Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Diketahui, Jokowi-Ma'ruf akan menggelar kampanye akbar mereka pada 13 April 2019 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

"Ada rumor pengerahan karyawan BUMN untuk kampanye 01 di GBK," tutur Andre dilansir Tempo pada Selasa (9/4). "Ada dugaan mereka ini dipaksa."

Andre pun menuturkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, para karyawan BUMN akan diabsensi kehadirannya di GBK. Tak hanya itu, para karyawan yang tak mau hadir, menurut Andre, diancam akan dikenai sanksi berat.

Pengerahan para karyawan BUMN tersebut diduga untuk membuat massa memenuhi GBK pada saat kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf. Andre menduga hal ini dilakukan untuk menyaingi kampanye akbar Prabowo-Sandi pada Minggu (7/4) kemarin yang diklaim dihadiri oleh satu juta orang.

"Kami juga mendengar informasi tanggal 13 itu akan ada bagi-bagi sembako di daerah Senayan, di GBK, ada launching LinkAja," jelas Andre. "Akan ada pembagian paket sembako dalam rangka mendukung acara tanggal 13 itu juga."

Oleh sebab itu, Andre lantas meminta kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno, untuk memberikan klarifikasi. Ia juga meminta agar Kementerian BUMN tidak memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan politik praktis.

"Kami ingatkan Kementerian BUMN untuk jangan aneh-aneh, jangan macam-macam menggunakan uang negara," tutur Andre. "Saya minta Menteri BUMN memberikan klarifikasi terhadap rencana-rencana itu. Jangan sampai uang negara dipakai untuk kepentingan kampanye Pilpres."

Tak hanya Kementerian BUMN, Andre juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menelusuri informasi yang beredar. Apabila informasi yang beredar mengandung kebenaran, KPU dan Bawaslu diminta untuk segera bertindak.

Hal senada juga sempat diungkapkan oleh politikus Partai Demokrat, Andi Arief. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya pada Senin (8/4), Andi meminta agar Jokowi tidak membawa BUMN ke ranah politik.