Dalam tulisan Yusril yang ada di media sosial, ia menyebut ada dua macam laporan dari riset lembaga survei, satu laporan yang murni berdasarkan hasil perolehan di lapangan dan satunya lagi yang sudah 'disulap' untuk membentuk opini publik.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 22 April 2019 - 11:09 WIB
WowKeren - Hasil penghitungan suara Pilpres saat ini tengah menjadi perbincangan hangat. Di tengah suasana tersebut, nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra kembali menjadi buah bibir.
Pasalnya, belum lama ini beredar di media sosial tulisan Yusril yang mengungkapkan kritiknya terhadap sejumlah lembaga survei di Indonesia. Dalam tulisan yang berjudul "Lembaga Survei dan Kedaulatan Rakyat", Yusril menyebut bahwa lembaga survei selain menerapkan metode akademis, di lain sisi juga mempertimbangkan aspek komersial.
Terkait hal ini, Yusril mengatakan bahwa tulisan tersebut sudah diunggah olehnya sejak 2013 silam. Kala itu, ia sedang berceramah kemudian oleh stafnya apa yang ia sampaikan ditulis lalu diunggah ke media sosial.
"Itu sudah lama, tahun 2013," kata Yusril dilansir dari Detik, Senin (22/4). "Awalnya saya ceramah, lantas oleh staf saya ditulis dan dimasukkan ke Facebook."
Menurut Yusril ada dua macam laporan lembaga survei. Pertama adalah laporan yang benar-benar didasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan. Laporan ini yang akan diserahkan kepada pihak yang menggunakan jasa lembaga survei tersebut. Kedua, adalah laporan yang sudah dipermak sedemikian rupa. Laporan inilah yang kemudian disampaikan ke publik untuk membentuk opini.
Ada kalanya jika hasil pemilu ternyata tidak seusai dengan opini publik yang telah terbentuk, maka ada yang namanya trik perolehan suara. Trik ini dilakukan sejak tingkat TPS,PPS, PPPK, hingga kabupaten atau kota. Namun, semua itu adalah pendapat Yusril di 2013 lalu.
Pendapat itu dikatakannya kurang relevan untuk diterapkan pada konteks Pilpres 2019. "Konteksnya adalah Pileg. Kalau untuk Pileg masih ada relevansinya," ujar Yusril.
Sementara itu terkait perolehan suara untuk PBB sendiri, Yusril menilai masih ada indikasi kecurangan di beberapa daerah. Berdasarkan penghitungan suara, PBB belum bisa lolos ke parlemen karena tidak mampu menembus ambang batas. Meski demikian, ia tetap menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Di beberapa daerah memang itu (kecurangan) terjadi. Tetapi saya tidak bisa menggeneralisir," tutur Yusril. "Lebih baik tunggu hitungan final KPU. Sementara para saksi dan aktivis PBB saya perintahkan tetap waspada."
(wk/zodi)
