WowKeren - Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah luar Pulau Jawa masih menjadi perbincangan hangat. Tentu saja, realisasi rencana ini membutuhkan anggaran yang tidak bisa dibilang sedikit.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno. Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan memindahkan ibukota itu artinya pemerintah harus membangun infrastruktur baru yang bisa menunjang kegiatan operasional pemerintahan. Oleh sebab itu, ia mengingatkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi apakah negara ini memiliki anggaran yang siap untuk dibelanjakan guna memenuhi rencana tersebut.

"Memindahkan ibu kota itu kan tentu butuh anggaran besar karena pasti akan membangun infrastruktur baru menunjang pembangunan ibu kota," kata Andre, Senin (29/4). "Kira-kira pertanyaan saya ke Pak Jokowi, apakah pemerintah Pak Jokowi sanggup menyediakan uangnya atau tidak?"

Andre ingin jika nantinya pemerintah benar-benar akan merealisasikan rencana ini masyarakat juga harus diberi pemahaman terutama masalah anggaran. Jangan sampai karena jumlah anggaran yang mepet membuat Indonesia harus kembali utang ke negara lain sehingga utang-utang ini hanya akan menambah beban bagi generasi penerus.

"Apakah memang negara punya pendapatan lain untuk membiayainya," lanjut Andre. "Atau akan membuka utang baru yang akan menambah beban utang generasi berikutnya, yang di mana generasi berikutnya itu bukan generasi Pak Jokowi, mohon dijawab."

Dengan mendapatkan pemahaman yang jelas terkait rencana ini beserta anggaran yang diperlukan, publik bisa mengambil sikap apakah akan mendukung ataupun menolak rencana tersebut. Lebih jauh, Andre berharap agar penekenan rencana ini bukan upaya untuk mengaburkan isu kecurangan Pemilu. "Kalau serius, proposal lengkapnya ditunggu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran sebesar Rp 466 tirliun untuk merealisasikan rencana ini. Dengan anggaran tersebut, rencananya akan dibangun ibu kota baru seluas 40 hektare dengan jumlah penduduk 1,5 juta orang. Ia juga menawarkan opsi lain dengan anggaran Rp 323 triliun dengan luas dan kapasitas penduduk yang lebih rendah.