WowKeren - Surat keputusan untuk membentuk tim asistensi hukum nasional telah diterbitkan. Meski banyak menimbulkan kontroversi, namun tim hukum yang digagas oleh Menkopolhukam Wiranto tetap dibentuk. Surat tersebut selain mengatur kajian hukum terkait ucapan dan tindakan juga merekomendasikan aparat untuk menindaklanjutinya.

Terkait hal ini, Komnas HAM ikut angkat bicara. Komnas HAM menilai bahwa pembentukan tim ini merupakan bentuk intervensi politik. Oleh sebab itu, Komisoner Chairul Anam meminta agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi kinerja Wiranto sebab selama ini Menkopolhukam dinilai sering "offside" dalam hal hukum.

"Itu artinya adalah soal penegakan hukum ditarik menjadi soal politik dan itu intervensi politik," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (10/5). "Ada baiknya memang Pak Presiden (Jokowi) mengevaluasi pekerjaan Menkopolhukam karena beberapa kali offside dalam konteks konstitusi."

Lebih lanjut, Anam menuturkan bahwa pada dasarnya Kemenkopolhukam tidak memiliki kewenangan dalam bidang hukum. "Kewenangan Kemenkopolhukam bukan kewenangan hukum. Ngapain ngasi tugas memastikan sebuah peristiwa itu peristiwa hukum terus mengasi rekomendasi yang harus dijalankan penegak hukum sesuai dengan kewenangannya," lanjut Anam.

Anam menilai akan lebih baik jika Wiranto melakukan pendekatan persuasif, apalagi mengingat saat ini adalah momen Ramadan. Membentuk tim hukum justru berpotensi membuat situasi politik kian memanas.

"Harusnya Menkopolhukam itu dalam suasana kayak gini, untung kita punya momen puasa, ya buka bersama lah," tutur Anam. "Safari Ramadan gitu ke tokoh-tokoh. Bukan malah ngancam tokoh-tokohnya."

Lebih jauh, Komnas HAM melihat perlunya mengganti Menkopolhukam. Hal ini berkaitan dengan kabar Jokowi yang akan melakukan perombakan kabinet terhadap susunan kementerian dalam waktu dekat. Anam mengusulkan agar jabatan Menkoplhukam nantinya benar-benar diisi oleh orang yang taat hukum.

"Pilihlah menteri politik hukum dan keamanan yang tidak punya beban masa lalu" tutur Anam. "Kedua memiliki visi kebangsaan dan artikulasi politik yang baik, yang ketiga yang tunduk terhadap mekanisme hukum."