Persoalan lain yang dialami pengungsi adalah jaminan hidup yang ditanggung oleh Kemensos yang hingga saat ini belum jelas. Apalagi, Kemensos hanya menanggung jaminan hidup pengungsi yang menempati huntara yang dibangun Kementerian PUPR
- Nur Islamiyah
- Senin, 27 Mei 2019 - 10:50 WIB
WowKeren - Musibah gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala dan Palu pada 29 September 2018 lalu masih menorehkan duka bagi masyarakat Indonesia. Gempa berkekuatan 7,4 SR menerjang Donggala dan menimbulkan tsunami yang menelan banyak korban.
Sekitar 8 bulan berlalu, rupanya masih banyak korban yang masih tinggal dipengungsian. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mencatat masih ada 6.655 jiwa pengungdi gempa dan likuefaksi Palu tinggal di tenda-tenda dan shelter pengungsian.
Pemkot Palu mengatakan, jumlah unit hunian sementara (huntara) terbatas, baik yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PIPR) maupun oleh Non Government Organization (NGO). "Hanya sekitar 4.468 KK (Kepala Keluarga) yang bisa ditampung," ujar Ketua Tim Validasi Data yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu, Arfan, Minggu (25/5) lalu, seperti dikutip dari Antara.
Arfan mengaku belum tahu sampai kapan ribuan pengungsi yang tinggal di tenda dan shelter akan memiliki rumah. Kondisi pengungsian saat ini, katanya, sudah banyak yang rusak dan tidak layak ditempati.
Kementrian PURN sebelumnya sudah memutuskan tidak akan menambah jumlah unit huntara yang dibangun dari 699 unit yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Sebanyak 40.137 jiwa pengungsi di Palu, 6.655 jiwa masih di tenda atau shelter dan sisanya sudah tinggal di huntara.
Namun, pemkot Palu berharap pemerintah pusat maupun NGO dapat memikirkan dan mencarikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, persoalan lain yang dialami pengungsi adalah jaminan hidup yang ditanggung oleh Kementerian Sosial yang hingga saat ini belum jelas. Apalagi, Kemensos hanya menanggung jaminan hidup pengungsi yang menempati huntara yang dibangun Kementerian PUPR.
"Bagaimana dengan pengungsi yang tinggal di selter dan tenda pengungsian? Bagaimana yang tinggal di huntara yang dibangun NGO?" ujarnya. "Kemarin Wali Kota Palu sudah menolak itu, meminta agar jadup dari Kemensos diberikan juga untuk pengungsi yang tinggal di shelter dan huntara bantuan NGO."
(wk/nris)
