Sebagian biaya yang diperlukan dalam megaproyek ini akan diambilkan dari APBN tahun 2021. Sementara biaya lainnya dibebankan kepada pihak swasta atau BUMN.
- Wahyu
- Selasa, 18 Juni 2019 - 14:19 WIB
WowKeren - Proyek pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke luar Pulau Jawa masih terus digodok pemerintah. Termasuk pula urusan pemilihan calon lokasi Ibu Kota baru yang mulai menemui titik terang.
Berdasarkan pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja yang digelar Komisi XI DPR RI dengan pembahasan asumsi makro 2020 pada Senin (17/6), keputusan lokasi Ibu Kota baru sudah hampir final. Kendati demikian Bambang masih enggan menyebutkan secara rinci lokasi Ibu Kota baru itu.
Bambang menyebut Ibu Kota RI hampir pasti pindah ke Pulau Kalimantan. "Dan pemindahannya (Ibu Kota) hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," kata Bambang.
Bambang menjelaskan, secara konseptual pemindahan Ibu Kota ini untuk mengurangi beban Pulau Jawa. Pasalnya, dituturkan oleh Bambang, 58 persen perekonomian nasional disumbang oleh Pulau Jawa. Selain itu, 57 persen penduduk Indonesia juga berdomisili di Pulau Jawa.
"Utamanya adalah secara konseptual kita ingin mengurangi beban Pulau Jawa," tutur Bambang, dilansir dari DetikFinance, Selasa (18/6).
"Kita juga melihat pengalaman negara lain dengan memindahkan pusat pemerintah, maka ada pembagian beban," lanjutnya. "Meskipun tidak menjadi pengganti Jakarta, tapi paling tidak ada kegiatan ekonomi yang muncul (di) sekitaran Ibu Kota tersebut."
Ketika disinggung soal pembiayaan, Bambang menegaskan pemerintah mendorong pembiayaan alternatif untuk merealisasikan rencana ini. Sehingga rencana pemindahan Ibu Kota ini tidak bergantung pada APBN. Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan hal serupa beberapa waktu lalu.
Kendati demikian Bambang telah merencanakan untuk meminta alokasi dana terkait pemindahan Ibu Kota pada tahun 2021. Oleh karena itu, pada rapat asumsi makro kali ini tidak membahas anggaran untuk memindahkan Ibu Kota.
"Tidak ada hubungannya rencana pemindahan Ibu Kota ini dengan masalah anggaran yang dibahas di pembicaraan pendahuluan ini," jelasnya. "Karena anggarannya itu mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021."
"Alternatif financing yang akan didorong (meliputi) keterlibatan swasta, BUMN sebagai investor, kerja sama pemerintah badan usaha, dan kerja sama pemanfaatan aset," imbuhnya. "Empat kombinasi yang diharapkan bisa meminimalisir APBN."
Anggaran pembangunan yang akan diajukan di 2021 akan digunakan untuk konstruksi. APBN ini, ujar Bambang, nantinya hanya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar serta beberapa gedung pemerintahan seperti Istana Negara, Gedung DPR, dan gedung lembaga tinggi lainnya.
(wk/wahy)
