Saksi ahli 01, Edward Omar Sharif Hiraiej, membahas soal dalil ketidaknetralan Polri, TNI, dan BIN dalam Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi di sidang MK pada Jumat (21/6).
- Bertilia Puteri
- Jumat, 21 Juni 2019 - 20:08 WIB
WowKeren - Dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini (21/6) Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Saksi ahli 01, Edward Omar Sharif Hiraiej, membahas soal dalil ketidaknetralan Polri, TNI, dan BIN dalam Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi.
Menurut Edward, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seharusnya menghadirkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke MK. Pasalnya, dalil Tim Hukum Prabowo-Sandi yang hanya mengutip SBY dari pemberitaan tidak dapat dijadikan sebagai bukti.
"Bukan berita tentang tindak ketidaknetralan oknum BIN, TNI, dan Polri yang disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono," tutur Edward di Gedung MK pada Jumat (21/6). "Namun dalam rangka mencari kebenaran materil yang selalu didengung-dengungkan kuasa hukum pemohon, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI keenam SBY di MK sebagai saksi."
Hal tersebut, tutur Edward, merujuk pada aturan terkait bukti petunjuk dalam Pasal 339 KUHAP. SBY seharusnya dihadirkan untuk menggali keterangan terkait siapa dan bagaimana aparat mempengaruhi hasil akhir Pilpres 2019.
Selain itu, Edward juga menyindir alat bukti Tim Hukum Prabowo-Sandi yang berupa kliping berita. Ia menjelaskan bawha alat bukti itu tidak relevan dalam pengertian bukti petunjuk KUHAP.
"Hendaknya juga MK jangan diajak untuk menjadi 'Mahkamah Kliping' atau 'Mahkamah Koran'," jelas Edward. "Yang pembuktiannya hanya didasarkan pada kliping koran atau potongan berita."
Diketahui, dalam pokok permohonan sengketa Pilpres 2019 di MK pada Jumat (14/6), anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, mengutip pernyataan SBY. Kutipan pernyataan tersebut terkait dengan ketidaknetralan aparat dalam gelaran Pilkada serentak 2018 lalu.
"Cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," demikian ucapan SBY yang dikutip oleh Denny. "Saya sampaikan agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya."
(wk/Bert)
