Wiranto mengaku heran dengan tokoh-tokoh tersebut. Pasalnya, setelah masyarakat berdemonstrasi dan terjadi kerusuhan, tokoh tersebut menghilang dan tak bertanggung jawab.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 26 Juni 2019 - 11:07 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto membahas soal tokoh-tokoh provokator demonstrasi. Wiranto mengaku heran dengan tokoh-tokoh tersebut. Pasalnya, setelah masyarakat berdemonstrasi dan terjadi kerusuhan, tokoh tersebut menghilang dan tak bertanggung jawab.
"Makanya saya heran ada tokoh yang ngompor-ngomporin masyarakat, dorong-dorong masyarakat untuk demo," ungkap Wiranto di Kompleks DPR RI, Senayan, pada Selasa (25/6). "Setelah masyarakat dengan pendemonya terjadi benturan, dimana dia. Di depan dia? Enggak ada, hilang dia."
Wiranto lantas menyebut tokoh-tokoh tersebut sebagai seorang pengecut yang tidak nasionalis. Meski demikian, Wiranto tidak menjelaskan secara pasti siapa tokoh yang ia maksud.
"Tokoh seperti itu pengecut. Ngomporin tapi hilang, atau enggak nasionalis," ujar Wiranto. "Kenapa? karena membuat kondisi nasional terganggu, terancam. Enggak sayang negeri ini, sukanya rusuh."
Oleh sebab itu, Wiranto pun berharap agar sidang putusan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat terjaga ketertiban dan keamanannya. "Bagaimana itu jangan sampai kita biarkan seperti itu. Kita jaga lusa [pengumuman hasil PHPU Oleh MK], kita doakan, suasana damai dan menghormati hukum," jelas Wiranto.
Selain itu, Wiranto menilai bahwa segala permasalahan harusnya diselesaikan dengan cara musyawarah. Pasalnya cara tersebut sesuai dengan budaya Indonesia.
"Lebih baik kita selesaikan dengan cara mufakat, musyawarah ya," ujar Wiranto. "Kalau rusuh, ada konflik yang rugi siapa sih? Kita semua rugi kok."
Sebelumnya, Wiranto sempat merespons soal rencana aksi damai yang akan digelar PA 212 hingga GNPF di MK. Wiranto pun mengingatkan pesan capres Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya tidak hadir di gedung MK.
"Yang diperjuangkan apa? Tadinya FPI kan dukung Prabowo-Sandi," tuturnya. "Tatkala yang didukung mengatakan, 'ayo kita damai saja menjaga suasana bersahabat, terima keputusan MK, apa pun keputusan itu', lalu kalau FPI turun ke jalan apa yang diperjuangkan."
Di sisi lain, aparat kepolisian sudah menegaskan bahwa aksi massa sama sekali dilarang digelar di depan Gedung MK. "Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, Kepala Badan Intelijen Kepolisian (untuk) tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).
(wk/Bert)
