WowKeren - Mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjutak, sempat meminta agar Habib Rizieq Shihab dipulangkan dalam momen rekonsiliasi. Pandangan pribadi Dahnil ini diungkapkan lewat cuitan di akun Twitter pribadinya pada Kamis (4/7).

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) rupanya setuju dengan pandangan Dahnil. Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin, menilai pandangan tersebut sangat logis.

"Apa yang disampaikan Dahnil Anzar saya setuju dan itu sangat logis," tutur Novel pada Sabtu (6/7). "Dan realistis berbicara tentang kemanusiaan yang setiap warga negara Indonesia berhak atas kemerdekaan dirinya masing-masing di negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa ini."

Menurut Novel, kepulangan Habib Rizieq bukan semata-mata masalah kelompok atau perseorangan saja. Pasalnya, ia menilai banyak ulama, tokoh, dan aktivis yang menjadi korban kriminalisasi.

"Karena korban kriminalisasi bukan HRS (Habib Rizieq Shihab) saja, akan tetapi banyak ulama, tokoh, dan aktivis yang merupakan wakil-wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat," jelas Novel. "Sehingga membebaskan mereka dari kriminalisasi sama juga membebaskan negara Indonesia ini dari cengkeraman penjajah."

Meski demikian, Novel menyebut bahwa Habib Rizieq sendiri belum tentu setuju atas rekonsiliasi Prabowo dan Joko Widodo. Ia mengaku bahwa para Ulama akan bermusyawarah terlebih dahulu terkait rekonsiliasi tersebut.

"Permasalahan ini harus dimusyawarahkan antara Prabowo-Sandi dengan ulama, tokoh, dan aktivis perwakilan Alumni 212 serta simpatisannya," ungkap Novel. "Agar terpenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat yang telah memberikan hak suaranya kepada 02."

Sebelumnya, pandangan Dahnil ini juga telah ditanggapi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi antara kedua tokoh nasional tersebut dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk membicarakan masalah perseorangan.

"Kita bicaranya sekali lagi bicara negara, sepanjang itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, national interest. Harus berpikir lebih panjang," tegas Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/7). "Jangan terjebak pemikiran pragmatis. Nanti menjadi mengganggu sistem negara ini."