Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menjelaskan bahwa platform aspirasi 212 telah menjadi bagian dari visi misi Prabowo-Sandiaga.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 22 Juli 2019 - 15:33 WIB
WowKeren - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais belum lama ini berbicara mengenai rekonsiliasi dengan pembagian komposisi kursi 55:45. Terkait pernyataan ini, Amien ingin agar aspirasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 diakomodasi oleh pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin.
"(Pernyataan Amien Rais) mengakomodasi aspirasi dan perjuangan para pendukung Prabowo," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo dilansir dari Kompas, Senin (22/7). "Termasuk tentunya jemaah 212."
Dradjad menjelaskan bahwa pembagian komposisi 55:45 tersebut didasarkan pada persentase perolehan suara Pilpres 2019. "Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen, itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres," jelas Dradjad.
Adapun platform aspirasi 212 telah menjadi bagian dari visi misi Prabowo dan Sandiaga Uno. Pada September 2018 lalu, Prabowo sempat menandatangani poin pakta integritas hasil ijtima ulama dan tokoh nasional II.
Salah satu poin berbicara tentang menjaga kekayaan alam nasional demi kemakmuran bangsa serta mewujudkan kedaulatan pangan. Ada pula poin yang membahas agar keadilan ditegakkan khususnya bagi para ulama yang disangkakan. Dengan mengikutsertakan aspirasi tersebut pada pemerintahan maka rekonsiliasi antar platform bisa terwujud.
"Karena itu sangat logis jika Pak Amien meminta platform perjuangan Prabowo dan pendukungnya dimasukkan oleh Pak Jokowi sebagai bagian dari platform nasional," ujar Dradjad. "Artinya, akan terjadi 'Rekonsiliasi Platform' antara 'Platform Jokowi' dan 'Platform Prabowo'. Bagaimana rinciannya? Tentu perlu tim ahli dari kedua pihak untuk merumuskannya."
Sebelumnya, Amien menyatakan bahwa ada dua syarat rekonsiliasi, yakni diterimanya ide kubu Prabowo serta pembagian kursi pemerintahan sebesar 55:45. Menurutnya, rekonsiliasi harusnya didasarkan pada kesamaan program termasuk kedaulatan pangan, energi, tanah, dan air. Jika syarat ini tidak bisa dipenuhi maka pihaknya akan memilih menjadi oposisi.
(wk/zodi)
