WowKeren - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana Kemristekdikti yang mengundang warga asing menjadi rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Namun JK berpendapat agar proses jadi rektor mesti dilakukan secara bertahap.

"Ya setuju sama rektor asing, tapi melalui tahapan sehingga universitas tak syok rektornya juga tidak syok. Dimulai dari penasihat teknis yaitu dekan. Baru kalau dimajukan ya jadi rektor," ujar JK saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (6/8).

JK menilai bahwa posisi rektor memiliki tanggung jawab yang besar karena tak hanya mengurus akademik di universitas namun juga bertanggung jawab dalam hal anggaran hingga urusan sosial.

"Makanya yang pertama bisa dijadikan dekan aja dulu, karena kalau rektor kan urusannya banyak. Ada anggaran, urusan sosial, urusan raker sana sini. Kalau (orang) asing bisa bingung dia," jelas Wakil Presiden itu.

JK tidak menampik bahwa kebutuhan rektor asing saat ini tetap diperlukan PTN. Namun menurutnya rencana ini tak lantas dilakukan untuk mengecilkan peran rektor maupun tenaga pendidik asal Indonesia sendiri. Ia yakin jika keberadaan rektor asing akan dapat meningkatkan kualitas universitas di Indonesia.

"Teknologi sudah sangat cepat, karena itu universitas kita juga harus cepat majunya. Salah satunya mendatangkan dosen, ahli-ahli. Kita juga banyak ahlinya cuma kita harus punya standar yang lebih tinggi lagi," kata JK.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir merencanakan untuk merekrut rektor asing untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menuai polemik. Menurut Nasir kebijakan tersebut akan dapat memajukan pendidikan di Indonesia sehingga kampus-kampus di Indonesia bisa menembus ranking 200 besar dunia.

Bahkan Nasir tengah menargetkan pada 2020 nanti sudah terdapat perguruan tinggi yang dipimpin oleh rektor terbaik dari luar negeri dan setidaknya dalam 5 tahun ke depan terdapat 5 PTN yang akan dipimpin oleh rektor asing. Untuk memuluskan rencananya tersebut, Nasir berencana untuk merevisi peraturan yang ada agar warga asing bisa memimpin, mengajar serta meneliti di PTN.