Di satu sisi, Indonesia sebagai negara berkembang sangat memerlukan investasi untuk menggerakkan roda perekonomian namun juga harus hati-hati agar investasi asing tidak menjadi bumerang.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 08 Agustus 2019 - 11:16 WIB
WowKeren - Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan investasi untuk mendongkrak perekonomian. Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia mengalami dilema. Di satu sisi, Indonesia memerlukan investasi namun di sisi lain investasi asing juga bisa mendatangkan "efek samping". Jika tidak hati-hati, investasi asing di Indonesia justru bisa membunuh industri dalam negeri.
"Kita butuh investasi, kita butuh (investasi) dari luar," kata JK dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (8/8). "Tetapi, investasi dari luar itu kalau kita tidak hati-hati, tidak bisa cepat mengubah diri (investasi asing) membunuh industri dalam negeri juga."
JK kemudian memberikan contoh kasus yang terjadi pada industri semen. Untuk bisa bertahan, maka industri semen dalam negeri harus mampu bersaing harga dengan produsen semen asal Tiongkok. Sebab, produsen semen asal Tiongkok bisa menawarkan harga yang lebih rendah meskipun pangsa pasar mereka masih kecil di Indonesia.
Hal itu disebabkan karena harga pokok produksi semen Tiongkok hanya Rp 30 ribu sedangkan untuk produsen lokal memerlukan Rp 40 ribu untuk harga pokoknya. Selain masalah harga yang harus bersaing, produsen dalam negeri juga dihadapkan pada adanya over supply.
"Sehingga terjadi penurunan harga di samping over supply (kelebihan pasokan)," tutur JK. "Maka pabrik-pabrik semen akan bersaing dengan hal-hal tersebut."
Industri semen baru-baru ini disebut-sebut sedang mengalami tekanan karena adanya pasokan yang melimpah. Adapun kelebihan pasokan dalam negeri disinyalir karena produk semen asal Tiongkok membanjiri pasaran.
Bukan hanya industri semen, permasalahan serupa juga dialami oleh industri baja dalam negeri. Perusahaan baja domestik seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kalah bersaing dengan produsen baja asal Tiongkok karena kurangnya efisiensi.
Meski demikian, hal itu sudah menjadi risiko yang harus ditanggung oleh Indonesia. Pasalnya, Indonesia sudah terikat perjanjian dagang bebas dengan beberapa negara sehingga mau tidak mau harus membuka diri dengan persaingan pasar tersebut.
(wk/zodi)
