WowKeren - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpamitan usai melantik pejabat di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Kemendagri pada hari ini (15/8). Pasalnya, jabatan Tjahjo sebagai Mendagri periode 2014-2019 akan berakhir kurang dari 2 bulan lagi.

"Saya mohon maaf selama hampir 5 tahun kurang 1,5 bulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, berbagai sikap, pernyataan, kebijakan," tutur Tjahjo dalam sambutannya. "Tentu saja ada kekhilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya."

Tjahjo pun menyampaikan pamitnya secara resmi. Pasalnya, tugasnya sebagai Mendagri akan segera berakhir.

"Ini pamitan saya resmi, mungkin tidak bisa bertemu karena akan selesainya masa tugas Kabinet Kerja 1," jelas Tjahjo. "Untuk selanjutnya, mari kita tunggu tanggal mainnya, bagaimana komposisi kabinet berikutnya."

Menurut Tjahjo, dirinya memegang teguh prinsip TNI dalam hidupnya. Yaitu taat pada instruksi. Oleh sebab itu, Tjahjo siap apabila dirinya dipensiunkan maupun kembali diberi amanah.

"Saya berpegang pada prinsip TNI. Taat instruksi," ujar Tjahjo. "Dipensiunkan siap, diberi tugas siap, tidak diberi tugas, saya tetap mendukung pemerintahan yang saya dukung ini."

Tjahjo lantas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta DKPP atas kerja sama mereka selama lima tahun terakhir. Apalagi, tutur Tjahjo, hampir 3 tahun di antaranya dihabiskan dengan Komisi II DPR.

Salah satunya adalah pansus menyusun UU Pemilu selama 2 tahun dan Pilkada serentak yang berlangsung 3 kali. Selain itu, sinergi antara Kemendagri dan kepolisian, TNI, serta Gakumdu, juga dinilai telah berjalan dengan baik.

"Saya kira prestasi kebersamaan untuk persiapan jangka pendek Pilkada serentak 2020 dan 2024 sebagaimana ketentuan UU," pungkas Tjahjo. "Dan dalam rangka mempersiapkan Pilpres dan Pileg tahun 2024."

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah memberikan bocoran terkait komposisi kabinet kerja di periode pemerintahannya yang kedua. Pada periode yang akan datang, Presiden akan lebih banyak memilih kalangan profesional ketimbang kalangan partai politik sebagai menteri-menterinya. Partai politik disebut Jokowi hanya akan mendapat jatah 45 persen saja.