WowKeren - Peta politik Indonesia semakin tak bisa diprediksi pasca kedekatan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kian terlihat nyata. Sebagai pengingat, Prabowo diketahui hadir dalam Kongres V PDIP, sedangkan Megawati diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerindra di Hambalang.

Agenda saling berkunjung ini membuat sejumlah pihak mempertanyakan posisi Gerindra di tubuh koalisi Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku belum mengetahui apapun.

Pasalnya, hingga kini, Jokowi belum meminta pertimbangan partai koalisi soal posisi Gerindra dalam pemerintahan untuk lima tahun ke depan. "Kalau pun diminta pertimbangan, nanti kita berikan pertimbangan. Tapi wong belum ada pertemuan," katanya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Namun demikian, Arsul menegaskan pihaknya akan mengikuti apapun keputusan Jokowi. Sebab, menurutnya, penempatan unsur Gerindra di pemerintahan merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Itu hak prerogatifnya Pak Jokowi, tapi kan kita tidak membicarakan itu," ujarnya, dilansir dari CNN Indonesia. "Tetapi kalau posisi awal PPP jelas bahwa soal koalisi, soal menteri, itu biar menjadi bagian dari hak prerogatif presiden ya."

Lebih lanjut, Arsul pun turut mengomentari soal susunan Kabinet Kerja Jilid II. Diketahui Jokowi sempat memberi sedikit bocoran terkait kabinet yang akan membantunya lima tahun ke depan.

Namun, Arsul mengaku PPP belum diberi tahu soal susunan kabinet tersebut. Kendati demikian, menurutnya, tidak ada yang salah kalau pun Jokowi menyelesaikan susunan kabinet tanpa memberitahu partai koalisi terlebih dahulu.

"Pak Jokowi bisa jadi sudah final, tapi kan kalau belum diberikan kami enggak tahu juga," pungkasnya. "Karena itu kan hak prerogatif presiden. Kan boleh juga presiden finalkan apa yang hal terbaik menurut presiden."

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa komposisi kabinetnya adalah 45 persen dari kalangan parpol dan sisanya dari kaum profesional. Lebih lanjut, Jokowi pun mengaku sudah menyeleksi generasi muda yang patut mengisi pos kementerian di kabinetnya nanti.

Selain itu, Jokowi juga disebut akan membentuk dua pos kementerian baru untuk mengurusi masalah ekspor dan investasi. Ia juga menegaskan ada beberapa kementerian yang digabungkan demi efisiensi.