Diketahui pemerintah berencana mengucurkan dana sebesar Rp 147 miliar untuk mengadakan mobil dinas baru bagi para menteri Kabinet Kerja Jilid II. Rencana ini sontak disorot banyak pihak.
- Elvariza Opita
- Jumat, 23 Agustus 2019 - 11:23 WIB
WowKeren - Baru-baru ini bergulir wacana pengadaan mobil baru untuk jajaran menteri Kabinet Kerja Jilid II. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp 147 miliar siap digelontorkan demi merealisasi rencana tersebut.
Sontak rencana ini menuai pro dan kontra di kalangan banyak pihak. Namun, tak hanya menimbulkan kontroversi, rencana ini rupanya berhasil "mendamaikan" dua kubu yang kerap berseberangan. Kubu yang dimaksud adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebagai pengingat, PSI dan PKS selama ini kerap berdiri di kubu yang berseberangan. Namun khusus menanggapi isu pengadaan mobil dinas baru ini, keduanya kompak berkata tidak.
PKS mengkritik keras rencana tersebut. Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai rencana tersebut tidak tepat sasaran. Menurutnya mobil dinas yang dipakai para menteri masih layak digunakan.
Lebih lanjut, HNW menilai anggaran tersebut akan lebih berguna bila dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti untuk membangun sekolah demi mendukung program pembangunan sumber daya manusia (SDM) ala Presiden Joko Widodo.
"Kalau uang senilai Rp 140 miliar itu dipergunakan untuk beasiwa misalnya, untuk anak-anak unggulan dan atau untuk membantu sekolah-sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di NTB maupun juga di Sulteng yang dijanjikan oleh Pak Jokowi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8). "Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan."
"Saya lebih setuju bila pemerintah jujur ya dengan program untuk memajukan SDM yang unggul. Dan karenanya seluruh anggaran yang ada mestinya dipergunakan untuk ke sana," imbuhnya. "Dan mobil dinas yang ada lebih dari cukup atau masih sangat memadai untuk dipakai oleh para menteri dan pejabat negara yang lainnya."
Hal senada turut diungkap Ketua Umum PSI, Grace Natalie. Berbeda dengan PKS yang menyoroti soal pendidikan, Grace justru fokus pada defisit anggaran Indonesia saat ini. Menurutnya, dengan defisit mencapai Rp 120 triliun, seharusnya mengganti mobil dinas tidak masuk prioritas.
"Kalau penggantiannya karena mau kendaraan model baru, itu namanya tersier," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/8). "Kita lihat kondisi kita masih defisit Rp 120 triliun."
Kendati demikian, ia mengaku siap merestui rencana tersebut apabila mobil dinas baru memang benar dibutuhkan. "Misalnya karena kendaraan lama rusak sehingga mengganggu produktivitas dan aktivitas menteri, (silakan). Makanya semua tergantung kebutuhan," pungkasnya.
(wk/elva)
