Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa kritik yang diberikan berbagai pihak terkait seleksi Capim KPK tidak harus diterima. Dan kalaupun ada masalah terkait proses pemilihan tersebut maka bisa dilaporkan ke Pansel atau DPR.
- Wahyu
- Rabu, 28 Agustus 2019 - 10:22 WIB
WowKeren - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai jika semua kritik dari berbagai pihak terkait seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus diterima. Pengakuan ini disampaikan terkait banyaknya kritik yang masuk terkait kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.
"Kan prosesnya sudah terbuka, itu hak presiden untuk bikin pansel. Kerjanya juga terbuka, kalau semua pendapat diikuti baik orang atau LSM enggak akan jadi negeri ini," ujar JK saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (27/8).
Terkait adanya Capim yang bermasalah dalam proses seleksi, JK menyarankan untuk segera melaporkan hal tersebut ke tim pansel maupun DPR. Hal ini dikarenakan proses pemilihan Capim nantinya akan melalui proses dan persetujuan dari DPR. "Kan terbuka, bisa lapor ke pansel atau DPR. Ujung-ujungnya juga DPR yang pilih setelah disaring, baru diberikan ke presiden," katanya.
Sementara itu, untuk masalah Capim yang diduga pernah berhubungan dengan pihak terkait kasus korupsi dinilai JK harus tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Seperti salah satu Capim yang yang sering disebut-sebut, Irjen Firli Bahuri.
Irjen Firli Bahuri diduga melanggar etik semasa menjabat Deputi Penindakan KPK karena bermain golf dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Sementara di waktu yang sama, KPK tengah menyelidiki kasus dugaan divestasi saham PT Newmont yang menyeret TGB.
Terkait dugaan tersebut, Wakil Presiden menilai bahwa pertemuan Firli dengan TGB saat itu tak lebih dari pertemuan sosial yang wajar dilakukan. "Kalau hanya pertemuan secara sosial, olah raga, kan ada praduga tak bersalah. Selama orang tidak bersalah ya kenapa tidak boleh bertemu?," jelasnya. "Itu kan karena mantan gubernur NTB, tapi kalau memang tidak berperkara gimana? Kecuali kalau berhubungan karena konspirasi korupsi, ya tidak boleh."
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sejumlah jenderal polisi yang mengikuti tes psikologi Capim KPK. Seperti Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Kapolda Sumsel Irjen Firli.
Koalisi menyebutkan bahwa Antam diduga pernah mengintimidasi eks Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa. Tak hanya itu, ia juga diduga meminta Endang bersaksi agar meringankan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK pada 2015.
Sedangkan Firli yang merupakan eks Deputi Penindakan KPK diduga melakukan pertemuan dengan TGB yang sedang diperiksa oleh KPK dalam sebuah kasus dugaan korupsi. Namun, sebelum diberi sanksi Firli sudah terlebih dahulu ditarik kembali dari KPK ke Polri.
(wk/wahy)
