WowKeren - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan pemerintah untuk fokus dalam mengimplementasikan kendaraan listrik (electronic vehicle atau EV) di calon Ibu Kota baru Indonesia nanti. Saran ini disebut sejalan dengan keseriusan pemerintah untuk menggarap dan mendorong percepatan industri kendaraan listrik.

Bentuk keseriusan pemerintah itu diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019. "Sebenarnya itu adalah ide yang sangat baik karena saya pun yang termasuk menyarankan," kata Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (27/8). "Ibu kota baru kendaraannya hybrid, that's good. Kenapa enggak mulai kendaraan umum dielektrifikasi di sana?"

Rosan menganggap implementasi ibu kota baru dengan menggunakan EV seluruhnya bisa saja terwujud. Alasannya karena pemerintah masih memiliki waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan ibu kota baru.

Sehingga pembangunan infrastruktur untuk kendaraan listrik dan kesiapan industri bisa dicicil dari sekarang. "Kalau saya sih menyarankan karena waktunya (pemindahan ibu kota) masih ada 5 tahun lagi. Jadi charging station-nya bisa kita bangun dari sekarang," jelas Rosan. "Saya rasa itu akan menjadi suatu terobosan yang luar biasa."

Jika implementasi tersebut berjalan dengan lancar, maka calon Ibu Kota baru Indonesia di Kalimantan Timur akan menjadi satu-satunya ibu kota di dunia yang seluruhnya menggunakan kendaraan listrik. Tak hanya itu, keberadaan ibu kota ini akan dipuji serta dijadikan contoh di seluruh dunia.

"Kita juga ingin ibu kota akan lebih ideal lagi kalau itu semua berbasis elektrik. Wah, benar-benar smart city dan saya rasa ini akan jadi satu-satunya ibu kota di dunia yang berkendaraan EV," ungkap Rosan. "Saya rasa kalau kita melakukan terobosan itu, maka semua dunia akan ikut mengujinya."

Rosan juga menuturkan bahwa dunia usaha telah memandang positif pemindahan ibu kota, meski jarak ibu kota dengan pusat bisnis yang sejatinya berada di Jakarta akan menjadi lebih jauh. Namun hal itu tidak akan lagi menjadi masalah karena saat ini adalah eranya digital.

Seperti pengurusan izin usaha misalnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengembangkan Online Single Submission (OSS) sehingga perizinan usaha tak perlu bertemu secara fisik. "Saya rasa izin sudah enggak masalah lagi, di BKPM kan sudah ada OSS. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini saya rasa izin seharusnya bisa jauh lebih mudah, lebih transparan, dan accessible," pungkas Rosan.