WowKeren - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menyoroti kerawanan bencana di daerah pesisir selatan Banyuwangi. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Rere Christianto mengatakan bahwa kerawanan tersebut meningkat seiring dengan adanya aktivitas pertambangan di sana.

Ia menuturkan bahwa operasi tambang dapat menyebabkan kawasan penyangga rusak. Begitu pula dengan kawasan evakuasi warga.

"Sudah ada sejarah 300 jiwa menjadi korban karena gempa dan tsunami pada tahun 1994," kata Rere di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (27/8). "Sudah Rawan. Apalagi ditambah operasi tambang, dapat merusak kawasan penyangga dan kawasan evakuasi warga."

Merujuk ke data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Walhi juga mencatat adanya klaster yang mengalami peningkatan aktivitas seismik mencolok di daerah tersebut, yang tersebar di Selatan Bali dan Banyuwangi, Cilacap dan Pangandaran, dan Selat Sunda.

Ditambah lagi, wilayah pesisir selatan Banyuwangi juga memiliki tiga titik gempa. Gempa tersebut menyebabkan sejumlah warga dari tiga desa harus dievakuasi.

"Terhitung gempa sudah terjadi sebanyak tiga kali," terang Rere. "Yang menyebabkan kepanikan pengungsian di tiga desa, yakni Sumberagung, Sarongan, dan Kandangan."

Walhi pun mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait larangan membangun proyek di kawasan yang rawan mengalami bencana. Dalam pembukaan Rakornas BMKG 23 Juli lalu, Jokowi sempat meminta pada jajarannya untuk bersikap tegas terhadap pemerintah daerah setempat jika akan membangun proyek di lokasi yang rawan bencana.

Namun kenyataannya yang ada sekarang justru berlawanan dengan pernyataan Jokowi. "Jadi kami melihat ada kontradiksi dari pernyataan Presiden Jokowi dengan kenyataan sekarang," tegas Rere.

Sementara itu, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah menyayangkan pemerintah yang tidak pernah mempublikasikan hasil analisis risiko bencana atas kegiatan pertambangan. "Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi, dan memberikan laporan status ancaman dan potensi bencana yang dikaitkan dengan rencana pembangunan proyek tambang," kata Merah dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (28/8)