WowKeren - Kabar pemindahan ibu kota Jawa Barat atau Jabar dari Bandung ke Tegalluar, Walini, dan Rebana mencuat. Rencana tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat diwawancarai di Gedung Sate pada Kamis (29/8). Ia mengungkapkan bahwa rencana tersebut sudah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sudah disahkan.

"Kemarin RTRW Jabar sudah disahkan untuk sampai 2029," kata Gubernur yang kerap disapa Kang Emil itu. "Di dalamnya Rebana sudah masuk kan, penataan jalur transportasi sudah masuk, termasuk persetujuan wacana pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi."

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono kemudian angkat bicara terkait wacana tersebut. Ia mengkritik bahwa pemindahan ibu kota Jabar saat ini belum mendesak serta belum mendapatkan persetujuan DPRD Jabar. Hal ini karena rencana tersebut belum pernah diajukan kepada lembaga legislatif itu.

Ia kemudian berharap wacana pemindahan ibu kota Jabar bukan sekadar ikut-ikutan dengan rencana pemindahan ibu kota negara yang sudah diwacanakan sejak era Presiden Soekarno.

Menurut Ono, seharusnya Jabar masih fokus terhadap isu pemerataan pembangunan. Menurutnya tidaklah pantas bila tiba-tiba melakukan rencana perpindahan ibu kota Jabar sementara pemerataan pembangunan saja belum tercipta.

Ono mengatakan bahwa kajian yang dilakukan Ridwan Kamil seyogyanya tidak hanya meliputi ketiga daerah opsi, namun lebih komprehensif, lengkap dan mendalam terhadap Jabar secara utuh.

"Kajian itu harus bisa menggambarkan rencana Jawa Barat 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan," ujar Ono yang dilansir oleh CNN Indonesia. "Sehingga bila hasil kajian itu benar-benar mengharuskan perpindahan Ibu Kota Jawa Barat, maka tidak meninggalkan pembangunan di Kabupaten/Kota lainnya. 27 Kabupaten/Kota wajib menikmati pembangunan secara utuh dan seadil-adilnya."

Sebelumnya, Emil menyatakan bahwa pemindahan ibu kota Jabar diperlukan lantaran secara fisik Kota Bandung sudah tak lagi mendukung sebagai pusat pemerintahan provinsi. Emil juga menilai lokasi kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tak tersentralisasi juga menjadi hambatan. Emil kemudian merencanakan kajian ibu kota baru tersebut akan dilaksanakan enam bulan lagi.

"Karena pada dasarnya, secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," ujar mantan Wali Kota Bandung itu. "Contohnya kantor pemerintahan cek-clok (terpisah-pisah) dan tidak produktif. Kajian dilaksanakan enam bulan ke depan, nanti media dikabari lagi."