Samuel Tabuni menilai penarikan aparat keamanan dari Papua dan Papua Barat dapat meredam ketegangan yang terjadi. Wiranto pun menyambut positif usul ini, selama kondisi di sana dinilai kembali kondusif.
- Elvariza Opita
- Jumat, 30 Agustus 2019 - 17:54 WIB
WowKeren - Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah demi meredam ketegangan yang terjadi di Papua. Salah satu langkah terbaru yang ditempuh adalah lewat pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dengan sejumlah tokoh Papua.
Ditemui dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut, Wiranto mengaku bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk segera mengakhiri ketegangan yang terjadi. Harapannya demonstrasi serta situasi keamanan yang tak kondusif di Papua bisa segera teratasi.
"Dalam akhir perbincangan tadi kita sepakat yang utama adalah bagaimana kita segera mengakhiri suasana yang tegang," kata Wiranto di Jakarta Pusat, Jumat (30/8). "Suasana yang panas, demo anarkis ini menjadi kembali tenang, kembali pulih, kembali stabil."
Dalam kesempatan itu pula salah seorang tokoh Papua, Samuel Tabuni, mengungkapkan keinginannya kepada Wiranto. Samuel mengimbau agar pemerintah menarik pasukan keamanan dari Papua dan Papua Barat. Sebab, menurut Samuel, hal itu bisa membantu meredakan situasi yang belakangan semakin memanas.
Selain itu, Samuel juga meminta agar Wiranto membentuk tim khusus. Nantinya tim itu yang bertugas memilah pasukan apa saja yang sebaiknya ditarik maupun dipertahankan di Nduga, Papua.
"Tapi terakhir tadi saya minta sama Bapak (Wiranto) bahwa pasukan itu ditarik," tutur Samuel, dilansir dari CNN Indonesia. "Karena itu Bapak Menko akan bentuk tim, pasukan mana yang kita tempatkan, mana yang kita tarik."
Menanggapi permintaan tersebut, Wiranto mengaku siap mengabulkannya asal kondisi di Papua dan Papua Barat sudah kembali kondusif. Ia berjanji permintaan ini akan segera dikoordinasikan dengan Presiden Joko Widodo.
"Kalau kondisi serangan-serangan bersenjata di Papua tidak ada, saya jamin ditarik," tegas Wiranto. "Kami sepakat yang utama adalah bagaimana segera mengakhiri suasana tegang demo anarki ini menjadi pulih."
Tak hanya soal penarikan aparat, Samuel juga meminta agar kabinet pemerintahan selanjutnya lebih memperhatikan Papua. Terutama apabila kasus rasisme seperti yang terjadi saat ini kembali terulang.
Menurutnya, selama ini pelaku tindakan rasisme tak pernah terjerat hukum. Kasus ini pun baru mencuat karena ramainya gelombang unjuk rasa di berbagai tempat.
"Khusus Surabaya kita demo baru ada proses hukum rasisme ini. Sudah lama itu (terjadi), jadi amarah orang Papua hari ini," jelasnya. "Hal-hal ini yang mesti negara hadir, proteksi, sehingga orang Papua merasa dianggap sebagai bangsa."
(wk/elva)
