WowKeren - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengungkapkan bahwa bahwa harapan publik terhadap Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 ada di tangan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, dari 20 nama Capim KPK yang telah melalui serangkaian tes akan dipilih lagi 10 orang terpilih yang namanya akan diserahkan ke Presiden.

"Masih ada ruang mempertimbangkan nama-nama itu untuk masuk ke DPR. Karena hanya sampai di Jokowi harapan publik optimistis," ujar Lucius dalam diskusi Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9). "Jika sudah maju ke DPR, semua serba pragmatis."

Kesepuluh orang Capim KPK yang namanya diserahkan kepada Jokowi itu nantinya akan menjalani fit and proper test di DPR. Dari hasil tes tersebut, nantinya hanya akan ada lima orang saja yang terpilih sebagai pimpinan atau komisioner KPK periode 2019-2023.

"Kunci terakhir dari proses rekutmen capim ada di Presiden Jokowi," terang Lucius. "Beliau yang menunjuk Pansel melakukan seleksi itu dan bertanggung jawab atas hasil seleksi. Apakah ini bisa digunakan, diproses atau tidak."

Peneliti Formappi itu juga mengungkapkan pendapatnya terkait penilaian publik terhadap 20 peserta yang dihasilkan pansel ini. Jika Pansel Capim KPK tidak merespon maka tugas Presidenlah yang memastikan suara publik terakomodasi.

Salah satu suara publik yang dimaksud adalah yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai Pansel tidak selektif karena ada beberapa Capim yang memiliki rekam jejak buruk masih lolos seleksi.

"Jika Jokowi masih konsisten dengan apa yang jadi penilaiannya, yakni (capim) yang cukup berintegritas," jelas Lucius. "Maka dia harus memastikan nama-nama yang akhirnya dibawa ke DPR bukan nama-nama yang jadi pusat kritikan publik, khususnya dari Polri dan Kejaksaan."

Rencananya Pansel Capim KPK akan menyerahkan 10 nama Capim KPK hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin (2/9). Setelah sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan bahwa 10 nama yang berhasil lolos tidak akan diumumkan ke publik.

"Kita serahkan langsung ke Presiden, nanti Presiden terserah beliau apakah berkenan akan diumumkan atau langsung dikasih ke DPR, itu tidak ada aturannya," ujar Yenti saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8) lalu. "Kami tidak umumkan, tetapi serahkan ke Presiden."