Gubernur DKI Jakarta sedang menunggu kebijakan dan solusi dari Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan pencari suaka yang terjadi di Kalideres, Jakarta Barat.
- Wahyu
- Selasa, 03 September 2019 - 16:15 WIB
WowKeren - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menampung para pencari suaka dari trotoar Kebon Sirih ke Kawasan Kalideres sejak Agustus lalu atas nama kemanusiaan. Namun sejak tanggal 31 Agustus, Pemprov DKI resmi memberhentikan bantuan makanan dan kebutuhan lainnya pengungsi.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, permasalahan pengungsi bukanlah tanggung jawab Pemerintah Kota Jakarta melainkan tanggung jawab dari badan kemanusiaan dunia UNHCR. Anies juga menyatakan tidak menutup kemungkinan jika Pemerintah DKI akan memberikan lahan bagi para pengungsi, namun ia mengatakan jika instruksi itu masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
"Tadi pagi saya koordinasi dengan pemerintah pusat, mereka juga sedang mencari tempat baru. Kita tunggu," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/9). "Mereka sedang mencari solusi tempat, kalau sudah kita kebut. Tapi harus nunggu dari pusat dulu, gimana arahnya."
Kini seluruh nasib pencari suaka yang berada di Jakarta masih menunggu solusi dari pemerintah pusat untuk mencari pemindahan tempat yang baru. Pihak UHNCR sendiri terus memberikan bantuan makanan kepada para pengungsi sambil menanti keputusan dari pemerintah pusat.
Sementara itu Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri menyebutkan jika para pengungsi yang masih berada di Kalideres adalah pencari suaka yang masih menunggu waktu pemindahan. Ia menjelaskan data terakhir pengungsi yang belum dipindahkan tersebut sekitar 300 orang.
"Data terakhir, kurang lebih 500-an yang dipindahkan, yang belum sekitar 300-an," kata Taufan saat dihubungi pada hari Senin (2/9). "Karena ada suaka yang datang lagi, kemarin siang saya ke Kalideres, ada yang baru datang dari Cisarua."
Pihaknya juga terus melakukan negosiasi kepada sejumlah pemangku kepentingan yang bertugas mengurus permasalahan ini. Mereka adalah UNHCR, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hingga Kementerian Luar Negeri. Terakhir Taufan juga menyebutkan komitmen serius Pemprov DKI dalam menyelesaikan kasus pencari suaka ini dengan alasan kemanusiaan.
(wk/wahy)
