WowKeren - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung rencana Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang melakukan pembatasan akses masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah Papua. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menjaga situasi keamanan negara.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan jika pihaknya mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam membatasi akses WNA yang akan menuju ke Papua. Ia menjelaskan jika permasalahan yang masih terus terjadi di Papua ini begitu kompleks sehingga diperlukan rapat bersama antara pihaknya dan sejumlah tokoh yang berkepentingan yaitu panglima TNI, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

"Saya mendukung seluruh langkah yang diambil pemerintah, namun terlebih lagi nanti kami akan panggil Menteri Luar Negeri untuk bisa menjelaskan permasalahan ini," jelas Abdul saat ditemui di Nusantara II, Kompleks DPR, Jakarta pada Selasa (3/9). "Karena masalahnya cukup kompleks, maka kami akan rapat pada hari Kamis dengan panglima TNI, Menhan, Menlu, BIN, dan Menkominfo. Sekalian karena kemarin di sana ada pemblokiran akses sosial media."

Sebelumnya Wiranto menjelaskan jika alasan pembatasan akses bagi WNA ke Papua ini sebagai langkah antisipasi dalam melindungi keamanan WNA. Kebijakan ini dilakukan demi mencegah situasi yang tidak diinginkan atas ketidakpastian situasi yang terjadi di wilayah Papua. Wiranto menjelaskan jika upaya ini sebagai langkah nyata Pemerintah Indonesia yang berusaha untuk meminimalisir segala jenis ancaman yang mungkin bisa terjadi.

"Untuk sementara kan sebentar aja kita akan membatasi. Membatasi itu bukan berarti tidak sama sekali. Tentu ada filter-filter tertentu yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah keselamatan dan sebagainya," kata Wiranto saat menjelaskan perihal pembatasan akses bagi WNA di kantornya, Selasa (3/9). "Kita melarang itu bukan semata-mata kita membatasi ruang gerak orang asing. Tetapi semata-mata kecuali melindungi orang asing itu sendiri supaya tidak menjadi korban kerusuhan dan kita juga mempersempit permasalahan."