WowKeren - Tepat setahun sudah Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam memerintah Provinsi Jawa Barat tersebut. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh kedua pimpinan ini demi terus membangun Provinsi Jawa Barat untuk lebih maju.

Namun kinerja Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum baru-baru ini dikritik oleh anggota DPRD Jawa Barat. Salah satu anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat Asep Wahyuwijaya mengkritik Ridwan dan Uu yang masih belum menunjukkan tajinya dalam pengelolaan dana APBD. Asep juga menyayangkan program-program yang diluncurkan oleh Ridwan Kamil dan Uu yang dinilai masih belum penting dan darurat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat sehingga justru program-program unggulan menjadi terbengkalai.

"Wujud legacy awal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi," kata Asep saat dihubungi pada Kamis (5/9). "Tapi kalau 2019 kan full kewenangannya, kalau jadinya (program) Bandros, Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan."

Asep Wahyuwijaya juga mengkritik Ridwan Kamil dan Uu yang dinilai masih belum bisa membangun jalinan komunikasi yang baik dengan kepala daerah. Padahal, ia berpendapat jika komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka program-program yang disusun akan menjadi lebih cepat, mudah dan berhasil.

"Harus membangun komunikasi keselarasan dengan kabupaten kota. Tidak mungkin juara itu hanya di Jabar, tapi dia harus memastikan juara itu juga diikuti dan dirasakan oleh kabupaten kota," kata Asep. "Itu yang agak sanksi, apakah Emil mengajak keberhasilan Jabar sebagai keberhasilan daerah? Jangan sampai Emil itu ngabret sendiri, tapi sesungguhnya dia tidak bisa kick off sama-sama dengan kabupaten kota."

Sementara itu anggota DPRD lainnya dari Fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanandi mengkritik serapan APBD yang masih sangat minim. Hal ini juga disebabkan oleh keterlambatan dari beberapa proses lelang atau kontrak sehingga mempengaruhi jumlah serapan APBD yang biasanya baik menjelang akhir tahun.

"Ini penyakit menahun, siklus seperti itu. Curva S disebutnya. Serapan itu selalu baik di ujung (akhir tahun). Salah satunya karena kontrak (lelang) yang bergeser harusnya Maret-April ini Juni atau Juli," kata Daddy Rohanandi. "Artinya ada banyak faktor. Kontrak mulai kapan, kenapa bisa terlambat, padahal dewan dikejar untuk ketok palu secepatnya. Itu pertanyaan buat kami. Soal tender, mundur alasannya termin, artinya berarti perencanaan kita tidak bagus."