WowKeren - Tepat 15 tahun lalu, aktivis HAM Munir Said Thalib dinyatakan meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik.

Namun hampir dua dekade berlalu, kebenaran di balik kematian Munir masih menjadi misteri besar. Kendati sanksi telah dijatuhkan kepada dua orang yang dianggap bertanggung jawab atas wafatnya Munir, nyatanya tak pernah ada sosok aktor intelektual yang berhasil diungkap ke publik.

Menanggapi hal itu, istri mendiang Munir, Suciwati, pun angkat bicara. Dalam konferensi persnya yang digelar di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Suci mengaku masih menantikan sosok presiden yang berani menuntaskan kasus pembunuhan suaminya.

"Kenapa kita akan terus bersuara?" ujarnya, Jumat (6/9). "Kita enggak peduli siapa presidennya, kita menunggu presiden yang berani."

Ia pun mengungkit kembali pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Menurut SBY, ujar Suci, kasus Munir merupakan test of our history.

"SBY juga sudah pertama kali mengatakan ini adalah sejarah bangsa kita," katanya, dilansir Tempo. "Kalau kita enggak selesaikan kasus Munir, kita bukan negara yang beradab."

Pemerintahan era SBY sebenarnya telah membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Namun dokumen itu mendadak raib sehingga tak ada fakta yang bisa diungkap ke publik hingga kini.

Gagal di era SBY, Suci mengaku menggantungkan harapan pada Presiden Joko Widodo. Namun rupanya lima tahun berlalu sejak Jokowi pertama kali dilantik sebagai presiden, kasus Munir masih belum menemui titik terang.

"Lima tahun kita tunggu (tapi tak ada hasil)," ujarnya. "Kita kan selalu positive thinking, kalau ada orang baik harus kita kasih ruang. Tapi ternyata lima tahun tidak kunjung ada hasil."

Menanggapi kekecewaan pihak keluarga Munir itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan, Ifdhal Kasim, menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk mengungkap dalang pembunuhan Munir tak pernah pudar. Namun ia mengaku masih ada kendala sehingga proses penyelidikan terkesan stagnan, termasuk soal hilangnya dokumen penyelidikan TPF.

"Ini yang kesulitan di situ, karena diupayakan lagi usaha untuk menelusuri kembali semua fakta yang ada, termasuk putusan-putusan sidang itu sendiri," jelasnya. "Karena putusan-putusan sidang kan itu mana yang ditolak, itu kan harus dilihat lagi."

Menurut Ifdhal, Jokowi telah meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk merangkai dan menelusuri seluruh bukti yang ada. Oleh karena itu, ia berharap agar publik tetap memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengungkap kasus ini.