KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo selama 4 tahun belakangan memang kerap melakukan OTT. Namun rupanya hal ini disertai beberapa efek samping, termasuk macetnya investasi.
- Elvariza Opita
- Jumat, 13 September 2019 - 15:15 WIB
WowKeren - Beberapa waktu belakangan isu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan investasi asing adalah yang paling ramai dibicarakan masyarakat. Kendati terkesan berada di "jalur yang berbeda", rupanya kedua hal ini saling berkaitan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa.
Awalnya Desmond membahas soal Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah dikirimkan Presiden Joko Widodo kepada anggota dewan. Menurutnya, dalam Surpres itu, Jokowi menilai ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam sistem KPK.
"Jadi beberapa yang saya pahami dari draf (Surpres), yang pertama, di hadapan pimpinan redaksi media, beliau menyatakan ada persoalan sistem yang harus diperbaiki di KPK," kata politikus Gerindra itu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). "Berarti hari ini sistem menurut Pak Jokowi tidak sesuai dengan keinginan beliau dan harus diperbaiki."
Oleh karena itu, menurutnya, persetujuan Jokowi atas rencana revisi UU tersebut berkaitan dengan keinginan untuk memperbaiki sistem KPK. Namun Desmond enggan menjelaskan lebih lanjut soal perbaikan seperti apa yang hendak dicapai Jokowi maupun DPR.
Sementara itu, ujar Desmond, Jokowi pun turut membahas soal kekecewaannya lantaran banyak investor asing yang lari dari Indonesia. Kendati tak disinggung secara langsung, Desmond memperkirakan ada rasa trauma tersendiri dari kalangan investor akibat banyaknya Operasi Tangkap Tangan yang terjadi.
"Pada sisi lain, Pak Jokowi berbicara tentang kekecewaannya tentang larinya investor asing," ujar Desmond, dilansir Gatra, Jumat (13/9). "Apakah ini bagian dari respons bahwa KPK dengan OTT, membuat negara ini kesannya tidak aman. Jadi investor nggak bisa masuk ke sini."
Untuk diketahui, rencana revisi UU KPK terus menuai pro dan kontra dari banyak kalangan. Namun rencana revisi ini akan tetap dilanjutkan usai Jokowi mengirimkan Surpres yang menunjukkan restunya atas pembahasan revisi UU.
Sementara itu, isu tentang macetnya keran investasi asing di Indonesia memang kerap dikeluhkan Jokowi belakangan ini. Namun dalam pernyataan terbarunya, Jokowi berjanji akan memperbaiki ekosistem investasi Tanah Air dalam waktu sebulan.
(wk/elva)
