Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan porsi lebih banyak ke perusahaan asing sebab hal itu berpotensi menyebabkan TKA membludak.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 19 September 2019 - 11:48 WIB
WowKeren - Partai Gerindra meminta agar dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota yang baru nantinya pemerintah tidak terlalu banyak mengambil porsi tenaga asing. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Gerindra Andre Rosiade.
Andre tidak menampik jika nantinya negara tidak bisa secara menyeluruh membiayai pembangunan ibu kota yang baru. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak melibatkan terlalu banyak tenaga kerja asing. Sebaliknya, akan lebih baik jika lebih memprioritaskan perusahaan swasta dalam negeri.
"APBN kan enggak mampu full," kata Andre dilansir dari Okezone, Kamis (19/9). "Tentu akan melibatkan swasta dan BUMN. Swasta nasional yang harus diprioritaskan bukan asing."
Jika pemerintah lebih banyak memberikan kesempatan pada perusahaan asing untuk terlibat dalam proses pembangunan ibu kota, maka hal itu akan berisiko terhadap jumlah tenaga asing yang kian membludak. Akibatnya, alih-alih penduduk pribumi mendapatkan taraf hidup yang lebih baik karena pemindahan ibu kota, mereka justru hanya bisa menonton lapangan pekerjaan lebih banyak dikuasai asing.
Oleh sebab itu, Andre berharap agar pemerintah tidak mendatangkan TKA dalam pembangunan ibu kota. "Jangan sampai tenaga kerja asing itu dikirim untuk bangun ibu kota baru," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota, Zainudin Amali berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai pendapat terkait rencana pemindahan ibu kota. Pansus ingin mengetahui bagaimana pandangan Anies ketika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota.
"Akan kita undang (Anies Baswedan)," kata Zainudin di Jakarta, Rabu (18/9). "Karena kan kita tinggalkan harus kita tahu jadi apa tempat yang kita tinggalkan."
Sebelumnya, beredar kabar bahwa lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi ibu kota baru dimiliki oleh seorang miliuner sekaligus pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto. Hal ini pun juga telah dibenarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
(wk/zodi)
