Jelang pelantikan anggota DPR dan MPR hari ini, Selasa (1/10), BEM SI akan kembali menggelar demonstrasi di depan gedung DPR. Dalam demo tersebut BEM SI akan menuntut tujuh hal sebagai berikut.
- Wahyu
- Selasa, 01 Oktober 2019 - 09:40 WIB
WowKeren - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI kembali menggelar aksi demo di sekitar Gedung DPR. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan mahasiswa terhadap pelantikan anggota DPR yang baru.
"Kita akan ada aksi pengawalan pelantikan. Ini aksi solidaritas," kata koordinator lapangan aksi, Muhammad Abdul Basit (Abbas) dilansir Detikcom, Senin (30/9). Abbas juga mengatakan jika tuntutan yang diajukan dalam demo hari pun masih sama.
Mereka akan mendesak anggota DPR yang baru ikut bertanggung jawab atas kegaduhan terkait RUU kontroversial yang dirumuskan anggota DPR sebelumnya."Tuntutan masih yang kemarin, tuntaskan reformasi. Karena kan DPR yang baru harus bertanggung jawab juga atas kegaduhan dari DPR yang lama," jelasnya.
Aksi demo yang digelar di sekitar gedung DPR ini akan dimulai pukul 10.00 WIB. Namun, Abbas masih belum mengetahui berapa jumlah massa yang akan ikut bergabung. "Mulai jam 10.00 WIB, karena pelantikan kan jam 09.00 WIB," tuturnya.
Demi mengantisipasi demo ini, PT Jasa Marga melakukan penutupan gerbang tol di depan Gedung DPR. "Untuk gerbang tol masih ditutup," kata Petugas Call Center Jasa Marga, Selasa (1/10). Sayangnya, Hari tidak menjelaskan secara rinci terkait alasan penutupan gerbang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya akan menutup tol dalam kota yang berada di depan Gedung DPR.
Aksi mahasiswa yang kembali digelar ini berkaitan dengan 7 tuntutan. Berikut ini tuntutan mahasiswa tersebut:
- Mahasiswa mendesak adanya penundaan untuk pembahasan ulang RKUHP sebab pasal-pasalnya masih bermasalah.
- Mahasiswa mendesak pembatalan revisi UU KPK yang baru disahkan karena dinilai melemahkan KPK dalam memberantas koruptor.
- Mahasiswa menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia.
- Tuntutan untuk merevisi RUU Ketenagakerjaan agar berpihak kepada para pekerja.
- Menolak UU Pertahanan karena undang-undang tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi agraria.
- Mahasiswa meminta agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU PKS.
- Terakhir, mahasiswa mendorong proses demokrasi Indonesia dan mengecam pemerintah yang melakukan kriminalisasi terhadap aktivis.
