Parpol Koalisi Jokowi Soal Perppu UU KPK: Itu Opsi Terakhir
Nasional

Para Ketum Parpol koalisi Jokowi menilai masih ada opsi lain yang bisa dipertimbangkan sebelum sang presiden menerbitkan Perppu UU KPK. Mereka berharap Perppu menjadi alternatif solusi terakhir.

WowKeren - Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik koalisinya di Istana Negara, Bogor pada Senin (30/9). Sejumlah poin dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari pelantikan DPR-MPR, demo mahasiswa, hingga soal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah direvisi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyebut pertemuan antara Jokowi dengan petinggi parpol koalisi sejatinya kerap digelar. Hanya saja pertemuan memang selalu diadakan tertutup. Selain itu, agenda pelantikan anggota dewan menjadi pembahasan utama dalam pertemuan.

"Sebetulnya komunikasi antara Pak Jokowi sebagai Presiden dengan para pimpinan parpol koalisi pendukungnya itu rutin hanya memang sifatnya tertutup," kata Arsul, Selasa (1/10). "Kalau dibilang tadi malam ada pertemuan memang iya pertemuan itu nggak cuma tadi malam, sering."

"Ya banyak hal yang bahas utamanya pelantikan hari ini Presiden menyampaikan bahwa Presiden meminta baik Polri maupun TNI untuk mengamankan acara pelantikan pada hari ini," imbuhnya. "Dan kemudian tentu ada hal-hal lain yang cuma karena sifatnya tertutup nggak boleh juga saya sampaikan kepada media."


Salah satu yang dibahas, ungkap Arsul, adalah soal opsi penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Seperti diketahui, banyak kalangan menuntut Jokowi menerbitkan Perppu demi mencabut keabsahan revisi UU 30/2002 tentang KPK.

"Soal Perppu nggak spesifik kita bicarakan karena itu kan bukan satu-satunya opsi," jelas Arsul, dilansir oleh Detik News. "Ada opsi lain juga yaitu legislative review dan juga judicial review yang saat ini sedang berlangsung di MK."

Menurutnya, para ketum parpol tak memberikan masukan spesifik terkait penerbitan Perppu KPK. Namun mereka sepakat menyampaikan bahwa Perppu merupakan opsi terakhir.

"Kami tidak beri masukan secara spesifik (soal Perppu KPK)," ujarnya. "Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga."

"Memang untuk selesaikan soal ini jangan sim salabim minta Perppu minggu ini maka minta Perppu juga minggu ini," pungkasnya. "Kan harus dikaji juga secara keseluruhan apa bener yang ada di revisi melemahkan atau itu persepsi. Ya mari kita debatkan di ruang publik."

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait