Ribuan buruh akan mengikuti jejak mahasiswa untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Rabu (2/10) menolak RUU Ketenagakerjaan.
- Wahyu
- Selasa, 01 Oktober 2019 - 16:08 WIB
WowKeren - Ribuan buruh akan mengikuti jejak mahasiswa untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Rabu (2/10). Aksi unjuk rasa para buruh ini sebagai bentuk penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono menjelaskan tentang aksi yang akan diikuti oleh 40 ribu buruh dari berbagai serikat pekerja. Menurutnya, para serikat buruh ini akan mengajukan tiga tuntutan pada Pemerintah Indonesia dan DPR.
Tuntutan pertama adalah para buruh dengan tegas menolak RUU tentang Ketenagakerjaan karena dinilai telah mereduksi hak-hak buruh. "Tuntutannya ada tiga, yang pertama itu kita tegas menolak revisi UU 13 Tahun 2003 karena ada indikasi justru akan mereduksi hak-hak buruh yang saat ini sudah didapatkan," kata Kahar saat dihubungi pada Selasa (1/10).
Tuntutan kedua adalah mereka menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015. Sementara tuntutan ketiga para buruh adalah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai solusi untuk mengurangi defisit negara.
Selain di depan Gedung DPR, aksi ini juga akan digelar di sejumlah provinsi di Indonesia lainnya. Wilayah tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatra Utara, dan Kepulauan Riau. Aksi unjuk rasa di daerah lainnya ini bahkan diprediksi akan menyentuh sekitar 150 ribu demonstran dari kalangan buruh.
"Kalau di Jakarta sekitar 40 ribu yang di DPR RI," jelas Kahar. "Kemudian di daerah-daerah lain mencapai ribuan. Kemarin rapat perdana itu kita estimasi sekitar 150 ribu dari sepuluh provinsi yang akan bergerak."
Selain melayangkan tuntutan mereka, para buruh ini juga menyoroti aksi aparat keamanan dalam mengamankan aksi demonstrasi. Mereka akan memprotes dan berharap agar aparat keamanan tidak kembali lagi menggunakan kekerasan dalam mengawal maupun mengamankan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.
"Kami juga menyerukan dan meminta aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa tidak menggunakan pendekatan kekerasan," ujar Kahar. "Bukan hanya buruh, bahkan (penanganan) aksi kawan-kawan mahasiswa saat ini banyak represif, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, kita menyesalkan itu. Kami minta agar ruang demokrasi dibuka."
Aksi unjuk rasa ini juga melibatkan sejumlah anggota pekerja lainnya. Mereka adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Asosiasi Pekerja Indonesia, Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Energi Minyak dan Pertambangan, Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi, Komite Aksi Transportasi Online, dan guru honorer dari elemen PGRI.
(wk/wahy)
