WowKeren - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku tidak mengkhawatirkan gelombang demonstrasi yang terus dilakukan masyarakat jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Wiranto hanya menanggapi santai terkait aksi unjuk rasa yang terus terjadi menjelang pelantikan.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019. Tanggal pelantikan ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya gelombang aksi demonstrasi besar-besaran terus terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sebagai penolakan mahasiswa terhadap sejumlah RUU kontroversial seperti RUU KPK dan RUU KUHP. Beberapa demo tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, namun juga digelar oleh para buruh beserta sejumlah organisasi masyarakat lainnya yang menolak beberapa keputusan pemerintah seperti RUU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menjelang pelantikan tentunya aksi demonstrasi ini tentunya cukup meresahkan jika sampai terjadi kerusuhan. Menko Polhukam Wiranto pun hanya menanggapi dengan santai dan mengatakan jika aksi unjuk rasa terus menerus itu merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.

Wiranto juga tidak akan melarang masyarakat yang akan melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Namun dirinya menegaskan jika aksi unjuk rasa harus diadakan dengan memiliki tujuan yang jelas dan mengikuti segala aturan yang ada tepatnya dengan tidak bertindak anarkis sehingga merugikan orang banyak.

"Ya sejak dulu kan demo banyak," ujar Wiranto di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jakarta, Rabu (2/10). "Ikut aturan, temanya jelas, yang dituntut jelas, tidak anarkis."

Sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memberikan peringatan keras kepada sejumlah pihak yang memiliki kepentingan khusus dan hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya. Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan jika pihak-pihak yang berencana melakukan hal itu akan berhadapan langsung dengan TNI.

Peringatan Marsekal Hadi Tjahjanto juga diarahkan kepada sejumlah pihak yang bertindak anarkis saat melakukan aksi demonstrasi. "Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Jumat (27/9).