WowKeren - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini sudah dilantik. Dari susunan parpol yang menjabat di lembaga legislatif itu, dapat dilihat bahwa jatah kursi dibagi rata kepada semua partai politik, baik partai pendukung pemerintah maupun oposisi.

Melihat fenomena tersebut, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengimbau supaya masyarakat lebih teliti dalam mengontrol dinamika politik di DPR. Sebab, mereka menilai bahwa kubu oposisi yang biasanya menjalankan fungsi kontrol itu sudah mati. Hal tersebut dapat dilihat dari partai koalisi yang mau membagikan kursinya ke partai oposisi.

“Saya kira kecenderungan hilangnya oposisi di parlemen itu sudah kelihatan dari sekarang," ujar peneliti Formappi Lucius Karus di kantornya pada Kamis (10/10). "Bagaimana upaya partai koalisi yang tiba-tiba murah hati mau membagikan kursi pimpinan ke oposisi.”

Lucius pun mencontohkan kursi pimpinan MPR yang diberikan kepada kubu oposisi. Selain itu, kursi-kursi pimpinan di alat kelengkapan DPR pun diberikan rata untuk semua partai politik.

Menurut Lucius, pembagian jabatan tersebut merupakan praktik politik suap yang dilakukan untuk melemahkan kelompok oposisi. Oleh karena itu, menurutnya masyarakat sipil harus mengontrol untuk memastikan kontrol di DPR terus terjadi.

Lucius mengatakan bahwa sebelumnya tak ada praktik semacam itu. Partai politik menurutnya selalu mencari kursi sebanyak-banyaknya. Baru di periode pemerintahan 2019-2024 ini koalisi pendukung pemerintah dengan mudah memberikan kursi kepada oposisi.

Ia menduga hal tersebut bertujuan agar Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dapat tenang dalam memimpin RI lima tahun ke depan. Menurut Lucius, hal tersebut justru berbahaya.

“Bahaya betul kalau DPR akan tenang," tuturnya yang dilansir oleh Tempo pada Jumat (11/10). "Padahal kami berharap DPR ini muncul untuk kritiknya kepada pemerintah."