Polda Metro Jaya mengaku diskresi terkait demo ini dilakukan dalam rangka pengamanan jelang pelantikan Presiden dan Wapres terpilih pada Minggu (20/10) besok. Namun penjelasan ini 'dimentahkan' BEM SI.
- Elvariza Opita
- Selasa, 15 Oktober 2019 - 12:39 WIB
WowKeren - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengeluarkan larangan keras terkait pelaksanaan demonstrasi mahasiswa. Ia menyatakan tak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dilakukan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yang sedianya jatuh pada Minggu (20/10) besok.
"Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu," jelas Gatot Eddy yang ditemui usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10). "Mulai besok sudah kita berlakukan."
Menanggapi hal tersebut, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pun angkat bicara. Koordinator BEM SI Wilayah Jabodetabek dan Banten, Muhammad Abdul Basit mengaku menyesalkan sikap Polda Metro Jaya tersebut.
"Kalau saya pribadi menyesalkan adanya keputusan itu," katanya, Selasa (15/10). "Sebuah keputusan yang tak mendasar dengan baik."
Lebih lanjut, Abbas, demikian biasa ia dipanggil, lantas mengungkapkan "tekanan" yang diberikan aparat kepada pihaknya. Menurutnya aparat benar-benar mencoba "membungkam" niat mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
"Kalau untuk caranya (mendesak Jokowi) kita masih berkoordinasi, soalnya banyak betul kampus-kampus yang dibungkam untuk tidak turun aksi sampai saat ini," jelasnya, dikutip dari Detik News. "Apalagi sekarang pihak kepolisian mengeluarkan statement tidak akan mengizinkan aksi sampai tanggal 20 (Oktober)."
Oleh karena itulah, menurutnya BEM SI akan tetap nekat turun ke jalan kendati tak mendapat izin dari kepolisian. Diskresi semacam ini, jelas Abbas, tak akan menurunkan semangat mereka dalam menyampaikan aspirasi.
"Ya kita semakin dilarang semakin kita mau melakukan itu. Karena prinsipnya aksi itu bukan perizinan tapi pemberitahuan," pungkasnya. "Kalau dari teman-teman itu memang mendesak untuk aksi karena itu cara yang paling baik untuk menekan Presiden untuk mengeluarkan Perppu."
(wk/elva)
