WowKeren - Susunan Kabinet baru Presiden Joko Widodo telah ditetapkan dan akan diumumkan saat pelantikan atau sehari setelahnya. Akan tetapi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif mengatakan bahwa penyusunan kabinet ini tidak melibatkan lembaga antirasuah itu.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mempertanyakan aturan yang mendasari keterlibatan KPK di dalam penyusunan kabinet Jokowi itu.

"Adakah aturan baru kalau presiden menyusun kabinet harus laporan ke KPK? Itu pertanyaan pertama," kata Ngabalin kepada wartawan. "Kalau ada aturan baru presiden menyusun kabinet harus bertanya ke KPK, saya nanti besok jemput aturannya ke kantor KPK kemudian saya kasih tunjuk ke presiden, 'Bapak, nyusun kabinet ini Bapak sudah minta izin pemberitahuan ke KPK atau tidak?'.

"Tapi kalau ada, kan menyusun kabinet menteri ini kan hak prerogatif presiden, mengangkat dan memberhentikan, ya kan," lanjut Ngabalin yang dilansir oleh Detik pada Selasa (15/10).

Ia pun meminta agar tak ada yang mengganggu Jokowi terkait penyusunan kabinet karena itu adalah hak mutlak presiden. Menurut Ngabalin, Jokowi bebas bertanya kepada siapapun soal calon menteri, akan tetapi tidak boleh ada intervensi.

"Ini presiden punya kewenangan, hak mutlak, punya hak prerogatif, dijamin undang-undang," tegas Ngabalin. "Jangan lagi membebani presiden dengan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan orang lain. Ini kan kewenangan presiden."

Ngabalin pun menjelaskan jika Jokowi akan membuka dialog andai dirasa perlu. Ia mempertanyakan alasan KPK yang mengaku kepada publik tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet.

"Kalau presiden merasa perlu, dia bangun komunikasi," jelas Ngabalin. "Tapi kalau mempertanyakan mengapa mereka tidak dilibatkan, hei, ada urusan apa ini!"

Meski demikian, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memahami bila pemilihan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, posisi KPK memang lebih fleksibel, tergantung permintaan dari Jokowi sebagai presiden.

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat ditemui di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan pada Senin (14/10).