Ekonom senior Faisal Basri menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri Rini Soemarno memiliki konsep holding serta korupsi yang kacau.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:25 WIB
WowKeren - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri Rini Soemarno mendapat kritik keras dari ekonom senior Faisal Basri. Beberapa aspek yang paling disorot Faisal adalah terkait korupsi dan juga konsep holding BUMN.
Faisal menilai bahwa konsep holding BUMN yang ada sekarang ini kacau. Kekacauan tersebut menurutnya tercermin dari kebijakan Menteri Rini yang menjadikan perusahaan pelat merah beraset kecil menjadi induk perusahaan BUMN.
Contohnya adalah PT Survai Udara Penas (Persero) yang digadang akan menjadi induk hoding penerbangan. Nantinya, Penas akan membawahi PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan AirNav.
Padahal, berdasarkan "Profil Perusahaan BUMN Indonesia" keluaran Kementerian BUMN pada 2017 lalu, Penas hanya memiliki total aset senilai Rp 49 miliar pada 2016. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan aset Garuda Indonesia yang mencapai puluhan triliun rupiah.
Selain itu, Faisal juga menyoroti korupsi yang terjadi di Kementerian BUMN. Ia menyampaikan bahwa kekacauan tersebut terkait dengan sejumlah direksi BUMN yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Diketahui, sejumlah direksi BUMN memang terseret kasus korupsi selama Rini menjabat sebagai Menteri. Di antaranya adalah Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Darman Mappangara, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk Sofyan Basir, hingga Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda. Faisal lantas menilai bahwa masalah tersebut cukup menunjukkan Rini yang gagal dalam menjalankan tugas Menteri BUMN.
"Melaksanakannya jadi ngaco semua," tutur Faisal di Jakarta dilansir CNN Indonesia pada Rabu (16/10). "Jadi rusak BUMN kita semua."
Tak hanya Rini, Faisal juga mengkritik kinerja Menteri pembantu Presiden Joko Widodo yang lainnya. Menteri di sektor ekonomi yang juga disorot oleh Faisal antara lain adalah Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
(wk/Bert)
