Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai bahwa tingkatan eselon di pemerintahan terlalu banyak oleh sebab itu ia ingin menyederhanakannya dari empat ke dua level saja.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 21 Oktober 2019 - 15:29 WIB
WowKeren - Kementerian Dalam Negeri menanggapi rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk memangkas jabatan eselon. Jokowi berharap pemangkasan eselon bisa menyederhanakan rantai birokrasi yang terkenal rumit.
Menurut Kemendagri, pemangkasan eselon akan memberikan angin segar pada birokrasi Indonesia. Dengan begitu, pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih cepat. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik.
"Pastinya, rentang birokrasi akan lebih sederhana," kata Akmal dilansir dari Kompas, Senin (21/10). "Bisa juga berdampak pada akselerasi pelayanan publik pada semua tingkatan birokrasi yang ada."
Rencana penyederhanaan birokrasi tersebut disampaikan oleh Jokowi saat memberikan pidato pelantikan pada Minggu (20/10). Jokowi menilai bahwa rantai atau struktur birokrasi yang ada di pemerintah saat ini terlalu panjang sehingga perlu disederhanakan.
Lebih lanjut, jabatan Aparatur Sipil negara (ASN) nantinya akan didasarkan pada jabatan yang mengedepankan keahlian dan kompetisi. Hal ini, menurut Akmal, perlu dicermati lebih lanjut. "Kami mencermati kebijakan Bapak Presiden, tentu Kementerian PAN RB yang akan menjadi leading sector-nya. Kami akan mencermati," tutur Akmal.
Ia berharap jika rencana tersebut benar-benar akan direalisasikan, mampu mendorong kinerja birokrasi yang lebih baik. "Khususnya bila berkaitan dengan kebijakan di daerah. Restrukturisasi ini diharapkan akan mendorong kinerja birokrasi lebih baik ke depan," lanjut Akmal.
Jokowi menilai bahwa tingkat eselon yang ada saat ini terlalu banyak. Oleh sebab itu, ia ingin agar empat level eselon disederhanakan menjadi dua. "Saya minta untuk disederhanakan jadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, kompetensi," kata Jokowi di Jakarta, Minggu (20/10).
Jokowi ingin menyederhanakan prosedur untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang baik. "Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," imbuh mantan Wali Kota Surakarta itu.
(wk/zodi)
