Ketua Dewan Pertimbangan MUI ikut menyoroti posisi Mendikbud dan Menag yang sudah ditetapkan oleh Jokowi. Menurutnya, kedua posisi tersebut mengabaikan aspek historis dan juga psikologis.
- Nidya Putri
- Jumat, 25 Oktober 2019 - 11:52 WIB
WowKeren - Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag) Rabu (23/10) lalu. Sayangnya, banyak pihak yang menyoroti kedua posisi tersebut.
Salah satunya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Din Syamsuddin yang menyinggung pertimbangan Presiden Jokowi dalam menempatkan posisi menteri. Diketahui jika Din menyoroti posisi Mendikbud dan Menag.
Karena menurutnya, ada persoalan historis dan psikologis yang diabaikan terkait penempatan dua pos kementerian tersebut. "Ada persoalan historis dan psikologis yang diabaikan yakni penempatan menteri pada kementerian yang memiliki dimensi historis kuat seperti bidang agama dan pendidikan," ujar Din dalam keterangannya, Jumat (25/10).
"Kementerian pertama (agama) erat terkait dengan kompromi politik di awal kemerdekaan untuk akomodasi aspirasi golongan Islam dan berperan sentral untuk memfungsikan agama sebagai faktor pendorong pembangunan bangsa," lanjutnya. Sedangkan untuk Mendikbud terkait amanat konstitusi 'mencerdaskan kehidupan bangsa' yang berhubungan dengan pembentukan watak bangsa (nation and character building).
Menurut Dim, Jokowi perlu mempertimbangkan proses, dan faktor-faktor kenegarawanan dalam memilih menterinya. Jangan hanya diarahkan kepada pribadi seseorang saja
Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal faktor kewenangan seperti pertimbangan kesesuaian penempatan seseorang (the right person in the right place), derajat akomodasi kemajemukan bangsa atas dasar agama dan etnik, akomodasi kekuatan aspiran riil dalam masyarakat, dan arah kebijakan sesuai dengan visi strategis bangsa dalam konstitusi.
"Dalam kaitan ini, memang dapat ditengarai rendahnya derajat kenegarawanan," tuturnya. "Lebih mengedepankan rasa superior/ketakabburan, pendekatan 'keluar kotak' semu, dan cenderung jalan sendiri (kurang akomodatif terhadap elemen pendukung dan pendamping)."
Selain itu, Ketua Dewan Perwakilan MUI itu juga mengkritik langkah Jokowi yang meminta Fachrul Razi untuk fokus memberantas radikalisme. Ia mengaku setuju dengan poin tersebut namun Jokowi juga perlu melihat makna radikalisme tak hanya dari motif agama semata.
"Secara khusus, arahan Presiden kepada Menteri Agama untuk mengatasi radikalisme adalah sangat tendensius. Radikalisme, yang memang harus kita tolak, terutama pada bentuk tindakan nyata ingin memotong akar (radikal) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila," paparnya. "Di sini, Presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana. Radikalisme, yang ingin mengubah akar kehidupan kebangsaan (Pancasila) tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bersifat politik dan ekonomi."
(wk/nidy)
