BKN akan memindahkan sekiranya 180 ribu PNS ke Ibu Kota Baru Indonesia. Rencananya pemindahan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Hal ini telah dibahas dalam rapat yang diadakan Jumat (25/10) lalu.
- Nidya Putri
- Senin, 28 Oktober 2019 - 15:37 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu pemerintah telah menetapkan agar Pegawa Negeri Sipil (PNS) akan dipindah tugaskan ke Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan sekitar 180 ribu PNS akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru.
Pemindahan ratusan ribu PNS ini akan dilakukan bertahap ke sejumlah kementerian dan lembaga. "Bertahap. Badan Kepegawaian Negara ikut dalam Pokja 6 pemindahan Ibu Kota baru," kata Ridwan, Senin (28/10).
Hingga saat ini kelompok kerja masih menginventarisir berapa tepatnya jumlah pegawai negeri yang harus pindah. Selain itu, mereka juga ikut menangani soal mekanisme pemindahan PNS tersebut.
"Dan kementerian lembaga mana saja yang pindah. Opsi-opsi masih terbuka sesuai perkembangan," ujarnya. Sebelumnya, BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah mengadakan rapat terkait pemindahan Ibu Kota Negara pada Jumat (25/10) lalu.
Dalam rapat pemindahan Ibu Kota tersebut, ada lima agenda yang dibahas. Pertama, pemetaan ASN yang akan dipindahkan. Kedua skema pemindahan. Ketiga, jumlah kebutuhan apartemen/rumah dinas. Keempat dibahas pula tentang desain perkantoran dan kelima adalah penganggaran yang dibutuhkan.
Telah diberitakan jika Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa setelah pemindahan PNS yang bekerja di kementerian pusat, dari Jakarta ke Kalimantan rampung. Pelaksana kementerian juga akan menetap di Ibu Kota Baru sehingga tidak bolak-balik ke Jakarta.
"Kalau sudah pindah, ngapain bolak-balik? Kementerian juga sudah pindah kok bolak-balik?" kata Jokowi dilansir Tempo, Senin (19/8) lalu. Menurut Jokowi, pemerintah akan segera membangun fasilitas dan infrastruktur untuk kementerian dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, ia juga memastikan jika Istana Negara akan pindah dalam waktu yang bersamaan. Lebih lanjut, pemindahan tahap pertama akan terealisasi maksimal pada tahun 2024 atau sebelum masa jabatannya sebagai presiden habis.
Sedangkan untuk tahap kedua, pemerintah akan membangun fasilitas lain, seperti stasiun, universitas, dan kantor non-kementerian atau lembaga-lembaga tinggi. Pemindahan ibu kota ini mendesak dilakukan karena menurut Jokowi hal ini dapat digunakan untuk pemerataan ekonomi.
Adapun persoalan lain yang melatarbelakanginya adalah masalah bencana alam, kemacetan, dan polusi. Niat pemindahan Ibu Kota ini diutarakan oleh Jokowi pada pidato kenegaraannya di sidang DPR dan DPD pada 16 Agustus lalu.
(wk/nidy)
