Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan bahwa terpilihnya Pabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan membuktikan bahwa isu pelanggaran HAM yang dituduhkan kepadanya semasa Pilpres bersifat politis.
- Wahyu
- Selasa, 29 Oktober 2019 - 11:20 WIB
WowKeren - Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dikabarkan pernah terlibat dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Akan tetapi, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa justru menyatakan sebaliknya. Menurutnya, dipilihnya Prabowo oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menhan merupakan sebuah bukti bahwa tudingan pelanggaran HAM yang digaungkan selama Pilpres kepada Prabowo hanyalah bersifat politis.
“Secara khusus ada satu hal. Yang hari ini melihat bahwa semua kejahatan itu ada pada Prabowo. Semua radikalisme seolah-olah bagian dari Prabowo," ungkapnya pada Senin (28/10). "Dengan dia di dalam, tuduhan itu ada lagi enggak? Semua kejahatan masa lalu yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM pada Prabowo, dengan dia di dalam itu apa?”
Dalam diskusi yang bertajuk "Politik Indonesia Lima Tahun ke Depan: Rezim Demokrasi di Bawah Bayang-bayang Politik Kartel" yang diselenggarakan program pascasarjana FISIP UI itu, Dasmond mengatakan bahwa isu HAM yang selama ini kerap menyerang Prabowo adalah bagian dari alat pertarungan saja. “Sangat jelas nanti, yang dikatakan Usman (Hamid) ya, di dalam sesi diskusi, ini kan permainan politik saja,” tuturnya.
Ketua Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid pun mengatakan bahwa isu HAM telah menjadi komoditas bagi para elektoral. "Saya belajar dari pemilihan umum 2009 bahwa itu (isu HAM) hanya menjadi komoditas elektoral, ketimbang satu pertarungan berbasiskan perjuangan yang tulus," jelasnya.
"Saya kira hikmah dari semua itu adalah tidak ada satu penegasan perbedaan ideologis yang kuat di dalam partai-partai politik yang menjadi ciri dari persaingan antar partai," kata Usman. "Dan sebaliknya yang mengesampingkan ideologis dan perbedaan programatik, untuk kelangsungan partai politik itu dan kelompoknya.
Usman kemudian mengatakan bahwa fenomena tersebut merupakan politik kartel. “Itu kartel. Dia mementingkan partai politiknya ke depan, bukan persaingan antar partai politik yang menegaskan perbedaan,” jelasnya.
(wk/wahy)
