WowKeren - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini tengah menjadi perbincangan. Tak hanya heboh karena menganggarkan lem aibon hingga Rp 92 Miliar, APBD Jakarta yang defisit pun mendapatkan kritikan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Pasalnya, kondisi defisit itu terjadi di tengah predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan DKI Jakarta dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prasetio pun mempertanyakan keadaan tersebut.

"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif," kata Prasetio. "Sekali lagi, saya jalan keliling, kenapa (pemerintahan) sebelumnya masalah BPK ini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada. Namun saat ini WTP tapi kita defisit?"

Prasetio menyoroti permasalahan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta karena berdasarkan data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp 31,5 Triliun atau sekitar 70,86 persen dari target Rp 44,5 triliun. Oleh karenanya, politisi PDIP itu meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih aktif mengejar pendapatan.

"Pendapatan kurang," kata Prasetio yang dilansir dari Kompas pada Rabu (30/10). "Jangan naik-naik terus PBB, naik-naik pajak lainnya. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB."

Menurutnya, pendapatan dari parkir juga bisa ditingkatkan melalui pengaturan parkir valet. "Khusus parkir di Jakarta, yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama 'Secure Parking' itu. Panggil khusus. Valet juga itu belum ada Pergub-nya. Itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp 150 ribu," kata Prasetio.

Prasetio juga meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama jika ada masalah dan kekurangan. "Bappeda punya hak bicara kepada gubernur. Jangan gubernur kasih enak terus. Dia orang baik, pak. Jangan takut pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)," katanya.

Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Pemprov DKI sebelumnya melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah anggaran yang hampir defisit. Selain membatasi kunjungan kerja, pihaknya juga mengefisiensi sejumlah anggaran, seperti anggaran untuk membeli alat tulis kantor (ATK) hingga konsumsi rapat.

Saefullah kemudian menjelaskan bahwa anggaran DKI hampir defisit karena pendapatan berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun belum disetorkan ke pihak Pemprov DKI. "Kami kurang setor dari dana bagi hasil Rp 6,3 triliun. Itu saja yang paling menonjol," ujarnya.