Hal tersebut dilatarbelakangi karena kantor DPRD Papua Barat masih belum dibangun kembali usai mengalami kerusakan akibat menjadi amukan massa saat terjadi kerusuhan di Manokwari.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 30 Oktober 2019 - 15:10 WIB
WowKeren - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat periode 2019-2024 mengakui jika semenjak dilantik, pihaknya belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Pasalnya, selama ini DPRD berkantor di hotel.
Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Ketua DPRD Papua Barat, Orgenes Wonggor. Adapun sebab musabab kantor DPRD berlokasi di hotel adalah berkaitan dengan kerusuhan di Manokwari. Saat kerusuhan tersebut pecah, Kantor DPRD tak luput menjadi sasaran amukan massa hingga mengalami kerusakan dan belum ada kantor pengganti hingga sekarang.
Wonggor menuturkan bahwa setiap kali ada rapat, pihaknya akan menggunakan hotel untuk menggelar. Tak hanya itu, hal tersebut juga mengurangi efisiensi kinerja DPRD dimana mereka tidak bisa memberikan layanan maksimal pada masyarakat.
"Pelaksanaan tugas kedewanan, mulai dari rapat legislatif selalu mengunakan hotel yang ada di Manokwari," kata Wonngor, Rabu (30/10). "Mau tidak mau kita gunakan hotel jadikan kantor. Kami mau gunakan gedung apa sedangkan kantor terbakar. Hal ini menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat di Papua Barat terhambat."
Pemerintah disebut sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung DPRD yang terbakar. Namun hingga kini masih belum terealisasi. Oleh sebab itu, Wonggor berharap agar anggaran tersebut segera cair. "Saya selaku Ketua DPR berharap anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan kantor segera terealisasikan," lanjut Wonggor.
Ia pun berharap agar gedung DPRD maupun MRPB bisa segera dibangun dalam waktu dekat. Dengan begitu jajarannya bisa bekerja dengan lebih optimal lagi.
"Kita berharap agar dalam waktu dua tahun Kantor DPRD dan MRPB dapat dibangun," jelas Wonggor. "Sehingga tidak lagi menggunakan hotel sebagai tempat berkantor DPRD."
Pembangunan Kantor DPR dan MRPB diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar 350 miliar rupiah. Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. "Total anggaran kita ajukan ke Kementerian Keuangan RI untuk pembangunan kantor DPRPB dan MRPB total anggaran Rp 350 miliar," kata Dominggus dilansir dari Kumparan, Rabu (30/10).
(wk/zodi)
