WowKeren - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memiliki seabrek pekerjaan rumah untuk diselesaikan di Kementerian BUMN. Salah satunya masalah perusahaan baja PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).

Diketahui, perusahaan tersebut kian memburuk dengan mencatatkan kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Ia mengatakan bahwa Krakatau Steel akan menjadi prioritas kerjanya. Meski demikian, ia memastikan juga akan memperhatikan perampingan eselon.

"Sebenarnya satu itu (masalah jumlah eselon di Kementerian BUMN)," kata Erick di Jakarta, Rabu (30/10). "Tapi kan skala prioritas kita Krakatau Steel dan Jiwasraya dan lain-lain jauh lebih besar."

Sebelumnya, Jokowi meminta agar lembaga kementerian memangkas jumlah eselon untuk merampingkan demokrasi. Terkait hal ini, Erick memastikan bahwa Kementerian BUMN juga akan menindaklanjuti perintah tersebut. "Bukan berarti kita tidak akan mengikuti saran Presiden Jokowi, kita tetap lakukan, sedang pelajari. Oke," tegas mantan Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini.

Selain mengalami kerugian, Krakatau Steel juga sempat dikabarkan akan melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya. Namun, kabar ini segera mendapat tanggapan dari pihak manajemen.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menjelaskan bahwa perusahaan tersebut harus melakukan restrukturisasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan efisiensi agar tidak semakin membebani biaya operasional.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mencari cara agar Krakatau Steel mampu berkompetisi di pasar. "Baja akan segera kita lihat, pelajari, paling tidak saya (pelajari) karena memang arahan dari Bapak Presiden, Krakatau Steel diberi perhatian agar mereka bisa berkompetisi di market," kata Agus, Senin (28/10).

Dilansir dari CNBC Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menunjukkan bahwa impor baja lapis sampai Juli 2019 tercatat sebesar 864.000 ton. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan sebesar 125.000 ton.