Politisi Partai Golkar, Agung Prasodjo, menyuarakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Risma terkait Menpora Zainuddin Amali yang gagal sidak di GBT. Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya pun mengaku siap 'pasang badan'.
- Bertilia Puteri
- Senin, 04 November 2019 - 15:46 WIB
WowKeren - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, terancam bakal "disidang" lewat hak interpelasi yang disuarakan oleh politisi Partai Golkar, Agung Prasodjo. Hal ini merupakan buntut dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali yang gagal sidak di Gelora Bung Tomo (GBT) pada Minggu (3/11) lantaran pintu stadion terkunci.
Menanggapi upaya interpelasi tersebut, Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya pun mengaku siap "pasang badan". Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menyebut pihaknya akan membela Risma habis-habisan.
"Fraksi kami akan mem-back-up habis-habisan Wali Kota yang juga kader PDI Perjuangan," tutur Zuhri dilansir Antara pada Senin (4/11). "Apalagi kami melihat tidak ada masalah konkret. Masa interpelasi hanya karena pintu terkunci."
Zuhri pun menyebut bahwa Humas Pemkot Surabaya dan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya sudah memberikan klarifikasi terkait gagalnya sidak Menpora Zainuddin di Stadion GBT. Baik Pemkot Surabaya maupun Dispora Surabaya mengaku tidak ada informasi apa pun terkait dengan sidak Menpora di Stadion GBT.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga sudah menjelaskan bahwa mereka memiliki kebijakan stanaar untuk mendampingi setiap pejabat yang melakukan sidak. Baik dari tingkat pusat maupun provinsi.
Oleh sebab itu, Zuhri yakin bahwa Menpora Zainuddin bisa memahami bahwa sidaknya ke GBT mungkin kurang tepat waktu lantaran bertepatan dengan hari Minggu. Zuhri juga bisa memaklumi Fraksi Golkar yang menunjukkan pembelaan kepada Menpora Zainuddin lantaran sang Menteri adalah kader partainya.
"Saya paham, kok, kalau Menpora dari Partai Golkar," terang Zuhri. "Masa hanya tidak bisa mendapat kunci GBT, lalu menyalahkan Bu Wali Kota, terus interpelasi."
Zuhri juga menambahkan bahwa hak interpelasi bisa dilakukan apabila Wali Kota membuat kesalahan yang mendasar. Namun, ia yakin bahwa masalah kunci GBT ini merupakan miskomunikasi semata.
(wk/Bert)