Ramai Penolakan Pilkada Lewat DPRD, Politisi Gerindra Justru Setuju
Instagram/sufmi_dasco
Nasional

Usai Tito Karnavian mencetuskan wacana evaluasi Pilkada langsung, banyak pihak yang khawatir dan tak setuju jika kepala daerah nantinya dipilih DPRD. Namun, politisi Gerindra justru sepakat jika hal itu terjadi.

WowKeren - Wacana evaluasi Pilkada langsung di Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memicu pro dan kontra tanggapan. Wacana tersebut menimbulkan penolakan beberapa pihak yang khawatir jika evaluasi Pilkada dapat mengubah sistem pemilihan kepala daerah yang tadinya dipilih rakyat menjadi dipilih DPRD.

Meski banyak yang setuju jika Pilkada akan kembali di bawah kendali DPRD, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendukung sistem tersebut. Namun, Dasco menyebut bahwa hal itu mesti didahului dengan kajian mendalam terkait evaluasi Pilkada.

"Saya pikir akan lebih efektif, efisien dan produktif apabila Pemilihan Kepala Daerah baik bupati/wali kota maupun gubernur ke depan, dikembalikan melalui DPRD," kata Dasco pada Selasa (19/11). "Tentu setelah dikaji secara mendalam dan komperhensif oleh Komisi II DPR RI dan Kemendagri."

Dasco setuju karena menurutnya pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak melanggar UUD. Sebab, bunyi pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyebut bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.


"Sehingga tidak masalah jika wakil rakyat yang menentukan kembali wali kota/bupati di daerah masing-masing," katanya yang dilansir Kumparan. "Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak tertulis secara gamblang pemilihan langsung."

Dasco kemudian mengatakan jika dilihat dari sisi politis, Pilkada langsung memiliki legitimasi yang kuat karena rakyat ikut terlibat langsung dalam memilih pemimpin. Namun, menurutnya, di satu sisi pemerintah juga harus bekerja ekstra keras dalam menjaga stabilitas keamanan.

"Agar masyarakat tetap terlindungi," ungkapnya. "Hal ini mengingat fanatisme antar-pendukung calon apabila tidak terkendali bisa berakibat melahirkan malapetaka dan keresahan masyarakat."

Menurutnya, Pilkada langsung juga memiliki potensi besar korupsi. Hal ini karena prosesnya membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi," ungkapnya. "Pasalnya, untuk menjadi kepala daerah dengan pemilihan langsung berbiaya tinggi, akomodasi tim sukses, atribut kampanye, biaya kampanye akbar, pembiayaan saksi, dan lain-lain."

(wk/wahy)

You can share this post!

Related Posts